Network
"Manajemen Dinkes sejak awal tidak transparan. Antara Kadinkes, Sekdis dan PPK terkesan saling lempar tanggung jawab. Kalau memang proyek ini barangnya tidak ada, tiga orang ini harus diberi sanksi berat. Lah, ini kan salah satu program Jokowi untuk pencegahan stunting," katanya.
Aan melanjutkan, sangat wajar kalau ketiga pejabat Dinkes Kabupaten Cirebon diberi sanksi berat. Itupun kalau memang tahun ini proyek antropometri gagal digelar karena persoalan ketidaktersediaan barang. Namun pihaknya masih menunggu, apakah pihak vendor sebagai pemenang lelang, bisa mengirim barang sampai batas kontrak yang sudah disepakati.
"Komisi IV saja belum melihat bentuk kontraknya seperti apa. Sampai tanggal berapa juga batas waktunya. Ya itu tadi, karena kami juga kesulitan meminta data konkrit ke pihak Dinkes. Pokoknya kalau proyek ini gagal, tiga pejabat dinkes ini harus diberi sanksi berat," katanya.
Sebelumnya, proyek pengadaan antropometri senilai Rp 22 miliar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, berpotensi gagal digelar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Sudiyono dengan Sekretaris Dinkes, Edi Susanto pun terkesan saling menyalahkan.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Dinkes Serius Perhatikan Layanan Posyandu
Seperti diketahui, Dinkes Kabupaten Cirebon mendapat kucuran anggaran dari Kemenkes RI sebesar Rp 22 miliar, untuk pengadaan antropometri atau alat untuk mendeteksi stunting. Namun, meski pemenang sudah muncul di e-katalog sejak 23 Mei 2023, sampai saat ini barang belum juga didistribusikan.(Ismail)
