Network
KABARCIREBON - Sebanyak 81.000 masyarakat di Kabupaten Cirebon masuk kategori miskin ekstrem. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kini, Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan ektrem di wilayahnya.
Demikian data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sekitar 81 ribu masyarakat Kabupaten Cirebon yang masuk kategori miskin ektrem itu, tersebar di berbagai desa di Kabupaten Cirebon.
Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih mengajak semua steakholder terutama para kepala desa (kuwu) untuk memanfaatkan program-program dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Pemuda Tak Kunjung Terealisasi, Padahal Anggaran Tersedia, KNPI Kecewa
"Banyak program-program dari pemerintah pusat dan provinsi yang memang belum diketahui oleh para kepala desa (kuwu)," kata Bunda Ayu sapaan akrab wabup saat Monev Penanggulangan Kemisminan di Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, Senin 25 September 2023.
Ayu mengatakan berdasarkan amanat UU 1945 pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. "Artinya kita sebagai pelayan masyarakat harus siap kapan saja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,".
"Kita sebagai pemerintah daerah, camat, kuwu, diamankan oleh mengurusi masyarakat yang memang membutuhkan mulai dari Adminduk," katanya.
Baca Juga: Gajah Kok Bisa Melukis? Ini 7 Kecerdasan Gajah yang Perlu Anda Ketahui
Menurutnya, Adminduk (adminstrasi kependudukan) sangatlah penting kebutuhannya untuk masyarakat. Pasalnya, segala bantuan dari pemerintah dilihat dari Adminduk itu sendiri.
