Network
KABARCIREBON - DPD KNPI Kota
Cirebon mempertanyakan pembangunan gedung tersebut yang hingga kini belum ada kejelasan, padahal anggaran sudah tersedia.
"Cek saja kinerja dari Plt Kadis PUPR dan jajarannya ini seperti apa? Masa anggarannya ada untuk pembangunan Gedung Pemuda, tapi tidak kunjung dilaksanakan," ujar Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jarum.
Menurutnya, kepala daerah dan DPRD harus segera melakukan evaluasi jabatan Plt Kadis DPUPR karena mengakibatkan kegaduhan.
"Bila dibiarkan begini, kami bersama elemen pemuda akan bergerak," ujarnya.
Harusnya, kata Jarum, kinerja dan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 serta PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 50 dan 70 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 87 Tahun 2021 tentang SOTK yang mengatur tentang tugas dan fungsi ASN. Sehingga, kata dia, seluruh ASN harus mempedomani aturan-aturan tersebut dalam menjalankan kinerjanya.
"Jangan mau jabatan, tunjangan dan gajinya saja, sementara kerjanya ogah-ogahan. Kan ini repot, kalau pejabat tidak menjalankan aturan dan tugasnya bisa menimbulkan kegaduhan di Kota Cirebon," ungkapnya.
Ia pun mempertanyakan bagaimana dengan program pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung di masyarakat.
"Tentu ini harus menjadi perhatian serius kepala daerah dan DPRD, serta aparat penegak hukum agar tidak terjadi pembiaran atas kinerja para kepala dinas," ungkapnya.
Ia pun meminta Plt Kadis PUPR dicopot atau pemuda bergerak.
"Dan kami akan evaluasi dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Dan bilamana melihat kondisi yang ada kami juga meminta audit investigasi terkait beberapa hal yang kami lihat patut diduga banyak kejanggalan dalam menggunakan uang negara," tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Plt Kadis PUPR dan jajarannya.(Taufik)
