Network
KABARCIREBON - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menyebut, Camat Losari Mukhlas dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat tidak bertanggungjawab atas kasus yang menimpa tujuh perangkat Desa Mulyasari.
"Ini Camat Losari dan DPMD malah enggak bertanggungjawab. Padahal kasus yang menimpa tujuh perangkat desa ini sudah satu tahun lebih, tapi tidak ada penyelesaian yang jelas," kata Sofwan, usai melakukan rapat kerja dengan DPMD, Inspektorat, Camat Losari dan menghadirkan tujuh perangkat Desa Mulyasari, di ruang Komisi I, Selasa (26/9/2023).
Pria yang akrab disapa Opang ini menjelaskan, permasalahannya yakni, ada tujuh perangkat Desa Mulyasari dilakukan pemberhentian jabatannya, tetapi statusnya sebagai perangkat desa masih melekat. Kemudian, kuwu mengangkat lagi sembilan perangkat baru.
Baca Juga: Dukung Rebana Metropolitan, Pelabuhan Cirebon akan Ditata
Sehingga, ketujuh perangkat yang tugas mereka dinonjobkan oleh kuwu ini terhitung sejak April 2022 dan ada juga yang per September 2022, tidak menerima hak mereka sebesar Rp 2.025.000 perbulannya. Yang disayangkan, kata Opang, Camat Losari mengeluarkan rekomendasi untuk mengangkat perangkat baru di Desa Mulyasari.
"Camat ini kan sudah senior, tapi kenapa hal yang seperti ini tidak berpikir jernih. Yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan malah mengeluarkan rekomendasi untuk perangkat yang baru," tegas Opang.
Ia juga meminta agar DPMD Kabupaten Cirebon segera melakukan evaluasi yang hasilnya nanti disampaikan. Ia mengaku kecewa, sebab sebelumnya Kepala DPMD, Nanan Abdul Manan janji dalam pertemuan itu bakal menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
Baca Juga: Polisi Tunda Kasus Dugaan Penggelapan Truk PT Citra Cirebon
Sebab, sudah tiga kali pihaknya melakukan pertemuan semacam itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, menurutnya, hingga pertemuan terakhir dalam rapat itu, pihak DPMD belum juga melakukan kajiannya.
Opang juga meminta agar Pemda Kabupaten Cirebon jangan menggantungkan nasib ketujuh perangkat desa tersebut. Sebab, kata dia, mereka punya anak dan istri yang butuh dinafkahi, sedangkan hak mereka tidak pernah diterima selama satu tahun lebih.
