Network
Di tempat yang sama, Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Brigade Bintang Timur (LBH Bibit) selalu kuasa hukum dari para Buruh, Qorib Magelung Sakti mengatakan, pihaknya telah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang terkait.
Baca Juga: Pimpinan Dewan Kaget, TKK DPRD Kabupaten Cirebon Tidak Dapat Formasi P3K, Ini yang Bakal Dilakukan
"Kami sudah melaporkan kepada pihak berwenang di tingkat nasional, seperti Kapolri, Menteri Tenaga Kerja, DPR RI, dan Presiden. Tujuannya agar masalah buruh yang melibatkan PT PJN mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan," katanya.
Qorib juga menekankan tentang pentingnya perlindungan hak-hak pekerja. Dirinya berharap, agar tuntutan mereka segera mendapat tanggapan dari pihak yang berwenang.
"Pihak Disnaker juga telah menerima perwakilan dari AMBRUK untuk berdiskusi mengenai kebutuhan kami. Tujuannya adalah, kami berupaya mencari solusi, namun belum menemukan titik penyelesaian yang baik," tuturnya.
Baca Juga: Jaga Kamtibmas, Polresta Cirebon Terjunkan 3.600 Personel Amankan Pilwu Serentak dan Pemilu 2024
Dirinya menyebutkan, ada sekitar 40 karyawan yang masih belum menerima hak mereka, terutama gaji dan ijazah yang dipegang perusahaan.
"AMBRUK Cirebon Raya tetap berkomitmen dalam upaya menjalani aksi protes untuk memastikan hak-hak pekerja dilindungi dan masalah PT Panjunan segera mendapat penyelesaian. Kita akan terus mengikuti perkembangan situasi ini," tuturnya.(Fanny)
