Network
KABARCIREBON - Bupati Cirebon, H Imron menyentil soal pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan DPRD setempat, tak kunjung selesai.
Padahal, menurut Imron pembahasannya sudah cukup lama. Namun belum ada signal kapan garapan dewan itu akan dituntaskan. Keluhan Imron itu disampaikan di forum resmi, di sela kegiatan pelantikan Lembaga Kajian Pembangunan dan Demokrasi (LKPD), belum lama ini.
Menurut dia, menjadi wakil rakyat itu, enak. Saat jadwal rapat, mereka datang terlambat pun, tidak ada yang mempermasalahkan. Tidak ada yang mengkritik anggota DPRD. Tapi sebaliknya, ketika bupati yang telat datang ke agenda rapat, akan menerima kritik habis-habisan.
Baca Juga: Soal Perizinan Ribet, Ini Respon Bupati Cirebon Tanggapi Panggilan Komisi III
Keluhan tersebut, kata dia, seringkali disampaikan ketika ada pertemuan dengan para politisi, termasuk dengan mereka yang saat ini manggung di legislatif.
"Enakan jadi dewan dari pada jadi bupati. Kalau dewan sih, datang terlambat tidak masalah. Tidak dikritik. Tapi kalau bupati yang telat datang, dikritik," kata dia.
Bahkan, kata dia, anggota DPRD dapat dengan mudah dab seenaknya mengkritik bupati, tetapi tidak sebaliknya. "Dewan bisa mengkritik Bupati seenaknya. Tapi Bupati enggak bisa mengkritik dewan," ungkapnya.
Sebab, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, kalau bupati mengkritik dewan, bukannya apresiasi yang diraih. Salah-salah RAPBD yang ditumbalkan. Karena DPRD tidak akan membahasnya. "Kalau bupati mengkritik DPRD, anggarannya ditutup. Beli di acc," seloroh Imron.
