Network
KABARCIREBON - Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang besaran penggajian bagi para ketua RT maupun RW. Apalagi, gaji dari kedua perangkat yang bersentuhan dan melayani masyarakat langsung itu dinilai tidak wajar.
Demikian dikemukakan Politis Partai Gerinda, Dedi Mulyadi pada saat dihubungi melalui telepon selulernya di Purwakarta pada Minggu, 19 November 2023.
Karena itu, Dedi kembali berucap, Pemerintah sudah semestinya kembali melakukan pengkajian besaran gaji para ketua RT dan RW.
Baca Juga: Sangat Meresahkan Warga Majalengka, Polisi Ambil Tindakan Tegas Peserta Balapan Liar
"Gaji mereka sudah semestinya mencerminkan nilai wajar, mengingat peran sentral yang mereka mainkan dalam melayani masyarakat di tingkat kewilayahannya itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitu juga dalam hal menjalankan tugasnya, para ketua RT dan RW tersebut berada pada garda terdepan dan melayani warganya hampir 1 x 24 jam," ungkap Dedi dilansir dari pikiran rakyat.com.
Dedi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap situsi pada beberapa daerah, ketua RT maupun RW kerap kali mendapat gaji yang sangat rendah.
"Ini tentu memberikan dampak negatif terhadap kinerja mereka, terutama dalam konteks penanganan data yang mempengaruhi penyaluran bantuan sosial (Bansos)," terang Politis juga pernah menjabat Bupati Purwakarta ini menambahkan.
Dedi menambahkan, permasalahan data yang tidak akurat dapat berimbas terhadap program bantuan Pemerintah tidak tepat sasaran.
