Network
Data yang didapat nantinya akan ditindaklanjuti melalui Badan Musyawarah (Bamus), sebelum ke sidang paripurna.
Menurut Luthfi, kajian memang harus dilakukan dan menjadi syarat dilakukannya pemekaran sebuah wilayah. Dua kajian yang harus terpenuhi, yaitu kajian mengenai kewilayahan dan kapasitas.
"Ada beberapa tafsir mengenai aturan luas wilayah pemekaran, ini nanti akan dibahas," ulas Lutfi.
Selain itu, jaka Lutfi, kajian kapasitas juga sangat penting dilakukan. Agar nantinya bisa dipastikan pada pemekaran ini tidak terjadi defisit. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian, perkiraan berapa pendapatan yang akan didapatkan oleh Cirebon Timur.
"Jangan sampai, setelah pemekaran terjadi, malah tidak sesuai dengan harapan," cetusnya.
Diperoleh informasi, hasil kajian Cirebon Timur menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) telah diekspos Tim Pengkaji dari InJabar Unpad Bandung di hadapan eksekutif dan legislatif, di Pendopo Bupati Cirebon, Sabtu (2/12/2023).
DPRD Kabupaten Cirebon sudah menjadwalkan menggelar rapat paripurna kesepakatan bersama terkait DOB Cirebon Timur tersebut melalui rapat di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD sebelumnya.
"Persiapan terkait masalah DOB sudah diekspos. Sesuai dengan tahapan. Kemarin pada saat Banmus, kebetulan saya yang mimpin, insya Allah sudah terjadwalkan di tanggal 5 Desember kita lakukan paripurna DOB," ucap Teguh, Minggu (3/12/2023).
Politisi Partai Golkar ini berharap, agenda yang telah terjadwalkan itu tidak menemukan hambatan. "Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, sehingga tanggal 5 Desember benar-benar bisa melaksanakan paripurna DOB," katanya.
Teguh juga membenarkan belum lama ini pimpinan DPRD telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) untuk mempertanyakan terkait DOB. Hasilnya, Pemerintah Pusat tidak mempersoalkan tahapan yang telah dilalui di Cirebon.
