Network
"Adapun jumlah penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS adalah 13.196 jiwa atau 0,55% dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan," kata Neneng.
Ia menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan perbulannya fluktuatif, tergantung dari jumlah peserta JKN-KIS. Segmen PBI APBD aktif yang berbeda setiap bulannya. Adapun pengeluaran tertinggi ada pada bulan Januari 2023 sejumlah Rp.12.980.749.500. Untuk pengeluaran terendah ada di bulan Maret 2023 sejumlah Rp.10.928.057.100.
Adapun anggaran untuk pembiayaan JKN-KIS untuk segmen PBI APBD pada tahun 2023, dengan total Rp.132.218.199.709,- terdiri dari
BPHP Rokok Rp. 75.017.313.000,-, DBH CHT Rp. 6.726.245.400,- dan DTU-DAU Rp. 12.400.000,- kemudian Bantuan Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp.50.462.241.309.
"Dinkes memberikan apresiasi kepada Bapak H Imron Bupati Cirebon yang tinggi terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional dimana program tersebut, sangat membantu masyarakat untuk membiayai program kesehatan," katanya.
Baca Juga: Owner AOC Laporkan Penjarahan yang Terjadi di Rumahnya, Seluruh Barang Habis Dicuri
Di mana, lanjut Neneng, salah satu upaya Bupati Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan umur harapan hidup.
Selain menjamin pembiayaan kesehatan di FKTP maupun FKTRL, juga menjamin pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan serta akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tuturnya.
"Harapan ke depan program JKN l-KIS dapat terus berjalan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang sehat dan mandiri sesuai dengan visi dan misi Bupati Cirebon," ungkap Neneng.(Ismail/KC).***
