Network
KABARCIREBON-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Langkah yang dilakukan dengan mendukung sikap DPP PPP untuk melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2024 yang dinilai telah merugikan suara partainya.
Kemudian, menyikapi Pilkada Serentak 2024, DPW PPP Jawa Barat juga memerintahkan pengurus DPC PPP Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat ,agar membentuk Desk Pilkada.
Tugasnya mempersiapkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada di kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.Tim Desk Pilkada bentukan DPW PPP Jawa Barat terdiri dari para politisi PPP dan tokoh-tokoh berpengalaman seperti Zaini Shofari, Luki Lukmasyah Trenggana, Apip Irpan Permadi, Rini Sri Rahayu, dan Muhamad Romli.
"Hasil rapat kami bersama jajaran pengurus DPW PPP Jawa Barat memutuskan beberapa poin penting. Di antaranya kami sangat mendukung langkah pengurus DPP PPP untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),"kata Plt Sekretaris DPW PPP Jawa Barat H Zaini Sofari, melalui siaran pers yang diterima wartawan Ahad, 24 Maret 2024.
Menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih di Pemilu 2024 ini, pengurus DPP PPP telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU 2024). Dalam permohonannya, PPP menggugat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024) di 18 provinsi se-Indonesia.
Baca Juga: Apresiasi Suara PKB Jabar, KH Imam Jazuli Beri Caleg Terpilih Hadiah Umroh dan Wisata Malaysia
"Dalam PHPU ke MK ini, kami fokus untuk membuktikan bahwa perolehan suara PPP melebihi ambang batas 4 persen,"tegasnya.
