Network
KABARCIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan beberapa perwakilan dari pihak Rumah Sakit yang ada di Kota Cirebon.
Dalam rapat kerja itu, Komisi III menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Cirebon terhadap banyaknya masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang ketika masuk ke IGD didapati Kartu BPJS nya non aktif sehingga harus memproses pengaktifan kepesertaannya yang hanya diberikan waktu 3x24 jam hari kerja.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menjelaskan terkait waktu yang diberikan dalam regulasi hanya 3x24 jam hari kerja untuk memproses pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Baca Juga: LPTQ Targetkan Kota Cirebon Masuk 10 Besar di Ajang MTQ Jawa Barat
"Ini khususnya BPJS PBI APBD atau BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Cirebon, ini kerap kali menjadi persoalan bagi warga Kota Cirebon," ujarnya.
Fitrah mengatakan, persoalan terjadi biasanya ketika pasien yang masuk ke IGD pada hari libur atau bukan hari kerja.
"Misalnya pasien masuk pada hari Jum’at sudah terhitung 1 x 24 jam hari kerja, masih ada waktu di hari Senin dan Selasa untuk memproses pengaktifannya. Dari satu sisi memberikan ruang atau waktu yang panjang karena hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung sebagai hari kerja.
Baca Juga: Pejuang Wanita Masa Kini, DWP Kuningan Gelar Siaran Spesial Hari Kartini
Di sisi yang lain akan menjadi masalah ketika pasien sudah boleh pulang pada hari Sabtu atau hari Minggunya, pasien akan dikenakan biaya tunai pasien umum," katanya.
Atau, menurutnya, ketika pasien meninggal dihari Sabtu dan Minggu juga dikenakan biaya umum, sedangkan pasien atau keluarga pasien tidak dapat mengurus proses pengaktifan di hari libur tersebut.
