Network
KABARCIBEON - Kasus kredit macet di Bank Perkreditan Rakyar Karya Renaja (BPR KR) Kabupaten Indramayu semakin menyita perhatian publik, terlebih dari sekaian banyaknya yang terlibat pada kredit bancakan BPR KR itu, telah melibatkan dua pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.
OJK yang ditunjuk Pemerintah sebagai otoritas untuk mengawasi lembaga keuangan perbankan, namun justru turut andil menikmati kredit bancakan tersebut.
Informasi yang dihimpun KC, jumlah Non Performing Loan (NPL), atau kredit macet pada BPR KR Indramayu mencapai Rp 141 miliar.
Baca Juga: Bonus Atlet Porprov XIV Segera Cair
Dana kredit tersebut disalurkan kepada lebih dari dua ratus debitur, dan sebesar Rp 3,2 miliar disalurkan kepada dua pejabat penting OJK Cirebon.
Di mana, dari kedua pejabat OJK Cirebon tersebut telah mengajukan kredit tanpa agunan.
Hal itu dibenarka Kepala OJK Cirebon Mohammad Ferdly Nasution.
Baca Juga: Bonus Medali Porprov Jabar 2022 untuk Para Atlet di Kota Cirebon Segera Cair, Lumayan Buat Lebaran
"Untuk keduanya telah ditarik ke OJK pusat, dan dikenakan sanksi etika, dan desak untuk memenuhi kewajiban angsuran dan membayar semua bunganya kepada BPR KR," ungkap Ferdly kepada awak media di kantor OJK setempat, pada Jumat 24 Maret 2023.
Ferdly mengatakan, kasus yang telah dilakukan oleh kedua pejabat OJK tersebut, sebenarnya terjadi pada 2018 lalu.
"Pada 2018 lalu keduanya juga sudah dikenakan sanksi etika dari OJK Cirebon. Namun, karena keduanya masih memiliki kewajiban untuk membayar angsuran, cicilan pokok, bunga dan denda, kasus ini kembali mencuat, dan keduanya kembali terseret pada 2023 ini," paparnya.
Baca Juga: Ada Paket Kurma di Luxton Cirebon untuk Berbuka Puasa Bersama dengan Keluarga dan Orang Terkasih
Adapun dari nilai kewajiban yang harus dibayarkan kedua mantan pejabat OJK Cirebon tersebut sebesar Rp 3,2 miliar.
"Dari nilai sebesar itu, juga termasuk besaranya kredit, bunga dan dendanya," katanya.
Saat ini untuk penanganannya, OJK Cirebon, telah menyerahkan sepenuhnya kepada BPR KR.
"Kami berupaya untuk mendesak dari sisi kewajibannya. Mengingat keduanya pegawai OJK, dan mengenai teknisnya itu kita serahkan kembali sepenuhnya kepada BPR KR," papar Ferdly.***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.
