Network
KABARCIREBON - Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Komisariat Cirebon, Agus Heru Saijago mengatakan, tahun 2024 masih menjadi Tantangan berat bagi BPR di wilayah Cirebon.
Agus mengatakan, tantangan pada tahun 2024 ini diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2023."Terlebih pada 2024 ini, merupakan tahun politik. Karena itu, kami prediksikan tantangannya tidak akan jauh berbeda dibanding dengan tahun 2023," ungkap Agus kepada kabarcirebon.com Rabu, 25 Januari 2024.
Meski demikian, lanjutnya, setiap BPR dibawah naungan Perbarindo Komisariat Cirebon memilki strategi masing-masing dalam menghadapi tantangan politik 2024 ."Kami yakin setiap pengurus BPR memilki strategi masing-masing. Seperti halnya, dari sisi unsur kedekatan BPR dengan masyarakat itu bisa dijadikan strategi BPR dalam meningkatkan lini bisnisnya," kata Agus.
Mengenai perjalanan 2023 untuk bisnis BPR di wilayah Cirebon, Agus mengatakan, hampir dari sebagian kredit disalurkan BPR pada wilayah ini kecendrungan memburuk.
"Kami sebelumnya sempat mengikuti evaluasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung, terutama pada wilayah Indramayu perkembangan BPR secara keseluruhan di Kabupaten tersebut cendrung memburuk, bahkan ada dari salah satunya yang telah dilikuwidasi," ungkap Agus.
Begitupun di Kabupaten Kuningan, menurut Agus, meski pun di Kabupaten itu telah terjadi penggabungan (Marger). Akan tetapi, belum mampu meningkatkan raihan laba. Termasuk BPR di Kota Cirebon, kata Agus, juga sama raihan labanya masih belum begitu besar.
Baca Juga: Miliki Nyali Besar, Ini Alasan PDIP Pilih Prof Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
"Satau-satunya raihan laba yang masih membaik itu di Kabupaten Cirebon. Akan tetapi, itu juga kalau dibandingkan dengan raihan laba tahun 2022, raihan laba di 2023 masih lebih baik tahun 2022," terang Agus.
Agus mengatakan, membaiknya pertumbuhan BPR 2022, dikarenakan dari realaksasi yang ada pada ketentuan OJK tahun 2023 sudah mulai disesuaikan, atau ditiadakan. Sehingga, tidak sedikit dari pembentukan PPAP menggerus laba dari masing-masing BPR.
