Network
Selain itu, kata Imron, upaya pemerintah melalui BPBD sebagai leading sector untuk melakukan tindakan cepat dalam penanganan banjir dan longsor telah dilakukan senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak.
"Diperlukan sinergitas semua pihak dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Cirebon," katanya.
Ditempat yang sama Pimpinan rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI, H. M. Hidayat Nur Wahid, menyebut ini sebagai komitmen dari Komisi VIII untuk memberikan bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Cirebon dengan mengandeng Kemensos dan BNPB.
"Apa yang sudah kami putuskan di Komisi VIII DPR RI untuk bisa dikerjakan oleh Kemensos dan BNPB dan apa yang bisa diberikan untuk Kabupaten Cirebon sebagai kawasan yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial," katanya.
Ia pun berharap dalam kunjungan ini, pihaknya bisa mendapat laporan tentang bantuan apa yang dibutuhkan para korban di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Gedung Pemkot Cirebon yang Menelan Anggaran Puluhan Miliar Rupiah Terkelupas
"Nanti masukan-masukan terkait permasalalahan bencana di Kabupaten Cirebon yang sering terjadi akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Ibu Mensos dan Kepala BNPB," katanya
Lebih lanjut, permasalahan bencana banjir di Kabupaten Cirebon sering berulang, sehingga perlu keseriusan dan solusi mendasar untuk menanganinya.
"Solusi mendasar perlu dilakukan melalui kebersamaan antara Pemkab, Pemprov, DPRD Kabupaten dan Provinsi, DPR RI dan Pemerintah Pusat dan kemensos.
Kalau ini bisa dilakukan satu kolaborasi maka beragam hal seperti bendungan, embung, itu akan bisa diwujudkan. Tapi yang penting ketika terjadi bencana, maka bantuan sosial segera bisa diberikan," ujarnya.
Ditempat yang sama Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina, mengatakan pihaknya memberikan bantuan bersama mitra BNPB dan Kementerian Sosial untuk korban bencana banjir di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Sambut Ramadan, GM RU VI Ajak Jemaah Tingkatkan Amal Ibadah
