Soal Bakal Cawapres Anies, AHY: Jangan Ada Kawin Paksa

26 Januari 2023, 14:02 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) /Partai Demokrat/

KABARCIREBON - Partai Demokrat tidak ambisius mengincar posisi calon wakil presiden. Partai berlambang mercy itu bersikap rasional. Yang terpenting, tidak ada kawin paksa.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada media, Kamis, 26 Januari 2023.

"Kami rasional saja, jangan sampai faktor penentuan bakal cawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya koalisi perubahan," tuturnya.

Baca Juga: MN KAHMI Minta Umat Islam di Dunia Solid, Do'akan Pembakar Al Quran Rasmus Paudan Segera Dilaknat Allah SWT

Untuk itu, Demokrat mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi.

Partai Demokrat secara tegas mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Soal siapa nanti yang menjadi bakal calon wakil presiden, Partai Demokrat menyerahkan kepada Anies untuk memilih.

AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres. Namun, bacapres harus diberikan kebebasan secara independen dalam menentukan pasangannya, tanpa intervensi pihak mana pun.

Baca Juga: PKS Respon Partai Demokrat Soal Koalisi, Ini Yang Diminta Soal Bakal Cawapres Anies

"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan Kawin Paksa," kata AHY.

AHY mengatakan, kerja tim kecil koalisi perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, kata dia, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga ketua umum partai membentuk sekretariat perubahan.

Baca Juga: Airlangga Beri Tugas Ridwan Kamil Kerahkan Pasukan Darat, Inilah Target Perolehan Kursi Golkar Pemilu 2024

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU para pimpinan partai politik agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.***

Editor: Muhammad Alif Santosa

Tags

Terkini

Terpopuler