KABARCIREBON - Suhu politik di Kabupaten Majalengka makin panas. Tensi itu meninggi menyusul beredarnya isu bakal majunya Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi dalam Pilbup Majalengka 2024.
Wajar saja isu itu muncul. Apalagi, Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi merupakan putra daerah. Sehingga, pengaruhnya cukup besar di tingkat grassroots atau akar rumput. Ia memiliki keluarga besar dan relasi yang mengakar dari alumni tempatnya sekolah.
Mampu Menggerakkan Veteran
Pengaruh Dedi Supandi juga terbukti dalam Peringatan Hari Jadi ke-534 Kabupaten Majalengka. Mantan Kadisdik Jabar tahun 2020-2023 itu, mampu menggerakan veteran konvoi mobil jeep keliling jalur protokol Majalengka.
Baca Juga: Bandung Lewat, Veteran Majalengka Konvoi Mobil Jeep Tua Dipimpin Pj Bupati Dedi Supandi
Apalagi, melihat karirnya di ASN, Dedi Supandi pernah menjabat Kepala Disdik Jabar, sehingga pengaruhnya di dunia ASN terutama kalangan guru cukup besar. Karirnya di ASN juga cemerlang. Terbukti, di usianya uang tergolong muda yakni baru 47 tahun, ia mendapat kepercayaan menjabat Pj Bupati Majalengka.
Karenanya, jika Dedi Supandi mengambil keputusan maju sebagai calon bupati Majalengka maka kehadirannya akan mengubah peta perpolitikan di Majalengka. Pria kelahiran Majalengka,12 Juni 1976 itu menjadi sosok yang sangat diperhitungkan karena peluangnya besar mendapat kepercayaan publik menjadi Bupati Majalengka.
Respon Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi
Namun, isu itu langsung mendapat respon dari Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi. Ia menegaskan dirinya tidak ada rencana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Majalengka atau daerah lain di Jawa Barat.
Ketegasan sikapnya telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menpan RB juga BKN. Penyataannya juga disampaikan di hadapan Komisioner KPU dan Bawaslu Majalengka serta sejumlah Kepala OPD Majalengka saat penyerahan dana hibah untuk kedua lembaga penyepengara Pemilu tersebut, Rabu 22 Mei 2024.
“Kemarin rapat, Kemendagri ada beberapa opsi, jika Pj mencalonkan harus segera mengajukan surat pengunduran diri. Karena, kementerian butuh waktu untuk berproses mencari pengganti Pj. Namun, saya pastikan bahwa saya tidak ada rencana untuk mencalonkan,” tegas PJ Bupati Dedi Supandi.
Dijelaskan Dedi, ada kesepakatan antara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri serta Badan Kepegawaian Nasional, bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam politik.
Keterlibatan ini termasuk membantu memasang spanduk, baliho dan sejenisnya termasuk jika ada calon yang masuk atau aktif di partai politik, dan seolah mendorong salah satu calon kepala daerah.
Jaga Netralitas ASN
Dedi pun meminta Pj Kepala BKPSDM Gatot Sulaeman agar menjaga netralitas ASN di Kabupaten majalengka. Jangan sampai ada yang terlibat aktif di partai politik manapun. Dedi juga meminta Bawaslu untuk turut menegasi.
Menyinggung soal banyaknya kekosongan jabatan stuktural di Bawaslu Kabupaten Majalengka seperti yang disampaikan Ketua Bawaslu Majalengka, Pj Bupati Majalengka meminta pihak bawaslu untuk segera mengajukan surat permohonan kebutuhan SDM.
Baca Juga: Ini Penyebab Harga Mobil Jeep Mahal, Perusahaan Otomotif Batasi Produksi
“Ada terjadi kekosongan beberapa pegawai yang punya eselonering di Bawaslu silahkan usulkan. Pemenuhan SDM yang kurang ini segera usulkan agar kami bsia memberikan rekomendasi untuk ditempatkan di sana.” kata Dedi.(Tati Purwati/Kabar Cirebon)***