Network
KABARCIREBON - Ketua DPC Gerindra Kabupaten Cirebon, H Subhan, dengan tegas menyatakan dukungannya agar Pemilu 2029 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan politik yang telah dipelajari selama ini.
Menurut Subhan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Cirebon saat ini adalah kesulitan menemukan sosok pemimpin daerah yang memiliki kepemimpinan mumpuni di berbagai bidang.
"Mungkin ini juga berlaku di hampir seluruh daerah di Indonesia, yaitu sulitnya menemukan sosok kepala daerah yang tepat. Di Kabupaten Cirebon saja, kami kesulitan menemukan pemimpin yang mumpuni karena terjebak dalam sistem dan regulasi Pemilu saat ini," ungkap Subhan, Minggu (30/6/2024).
Ia menyoroti bahwa di Kabupaten Cirebon, calon bupati yang memiliki kapasitas seringkali terbentur oleh masalah finansial. Sistem Pemilu saat ini mengharuskan calon memiliki modal yang cukup, sehingga banyak calon potensial dengan keterbatasan finansial tidak bisa maju. Menurutnya, dengan kembali ke sistem proporsional tertutup, hambatan ini bisa diatasi.
"Orang pintar sekalipun, jika tidak punya uang, jangan harap bisa menjadi bupati. Ini adalah salah satu tantangan besar dalam mencari calon kepala daerah. Dengan sistem tertutup, sila keempat dari Pancasila bisa lebih diimplementasikan. Selain itu, menjadi bupati Cirebon tidak harus mengeluarkan biaya besar," tegasnya.
Subhan berharap agar Pemilu 2029 dapat kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Dengan begitu, biaya politik bisa ditekan oleh masing-masing calon, dan anggaran baik dari APBN maupun APBD untuk pemilu akan lebih hemat dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
Baca Juga: Macan Ali Bersama Elemen Masyarakat Dirikan PT Mastra, Bergerak di Bidang Jasa
"Anggaran untuk KPU Kabupaten Cirebon dalam menghadapi Pilkada mencapai miliaran rupiah. Jika menggunakan sistem tertutup, Pemkab Cirebon bisa mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan sosial lainnya, seperti kesehatan atau infrastruktur yang saat ini kurang anggaran. Saya rasa ini juga dirasakan oleh daerah lainnya," ujarnya.
Meskipun demikian, Subhan menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa dengan sistem pemilu proporsional tertutup, masyarakat akan merasakan banyak keuntungan. Mulai dari efisiensi anggaran, minimnya gesekan sosial antar pemilih, hingga menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas.
