Kabar Cirebon-Online Lurah Sukapura, A Muhaimin menyerahkan 11 KK dan 30 KTP warga Perumahan Bumi Saputra Asri RT 04 RW 01 Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, Kamis (14/7/2022) malam, di salah satu kediaman warga.
Diketahui, sejumlah KK di Perumahan Bumi Saputra Asri, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dengan Kabupaten Cirebon disebutkan, wilayah tersebut menjadi wilayah Kota Cirebon.
"Terkait upaya Disdukcapil Kota Cirebon dengan menerbitkan KTP dan KK untuk sejumlah warga Perumahan Bumi Saputra Asri, saya apresiasi. Semoga langkah awal ini berlanjut sampai tuntas bagi seluruh warga yang berdampak Permendagri 75 Tahun 2018," ujar A Muhaimin.
Selain itu, ada juga sejumlah warga Tedeng yang harus disesuaikan KK dan KTP-nya. Sehingga, masih ada sejumlah KK dan KTP yang harus diselesaikan. Akan tetapi, semua itu akan dilakukan bertahap atau menyusul.
"Terkait hal ini, ini juga agar tidak menjadikan euforia yang berlebihan, bukan karena menang atau kalah. Saya berharap terkait pilkada nanti semua bisa tuntas. Terima kasih kepada pihak Disdukcapil," ucap Muhaimin.
Dengan demikian, setelah kepengurusan keadministrasian kependudukan, Muhaimin juga mengimbau kepada warga agar patuh terhadap kebijakan maupun aturan yang berlaku di Kota Cirebon.
"RW 1 Sukapura belum lama ini meraih penghargaan kepatuhan membayar PBB oleh Wali Kota Cirebon. Saya berharap salah satu ketentuan ini bisa diikuti warga baru ini agar ke depan bisa lebih baik lagi," pungkasnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan warga Perumahan Bumi Saputra Asri, Ridi Kristanto mengungkapkan, pihaknya berterima kasih atas sejumlah KK dan KTP yang sudah rampung. Ia berharap, yang belum rampung dapat segera diproses.
"Terima kasih kepada pihak Disdukcapil Kota Cirebon. Setelah masuk kota, pemerintah kota harus memperhatikan warga Bumi Saputra Asri, terutama di infrastruktur khususnya dalam penanggulangan banjir dan perbaikan jalan lingkungan. Warga juga harus patuh kepada pemerintah kota," ungkapnya.(Jaka/KC)