Network
Agung menambahkan, hal tersebut diperparah ketika kontribusi yang diharapkan tidak didapat dan tidak sesuai dengan MoU yang kontraknya selama 20 tahun ke depan.
Sementara itu, seorang tokoh aktivis dan pemerhati sosial dan pemerintahan daerah, Yayat menjelaskan, Gedung Wanita ini sangat memprihatinkan, tengok saja bagaimana sekarang kondisinya. Bahkan, jika malam hari tak ada penerangan di sekitarnya. Jelas ini tak boleh dibiarkan, Pemda harus berani ambil alih dari pengelolaan pihak ketiga. "Lebih parahnya lagi tidak pernah dipenuhinya kewajiban retribusi Rp 132 juta per tahun oleh pihak swasta selaku pengelola," jelasnya.
Padahal menurutnya, mereka sudah menguasai gedung tersebut sejak 7 tahun lalu. Selama itu mereka tidak pernah melaksanakan kewajibannya. "Mengherankan, katanya di sisa 13 tahun kontrak gedung itu mereka sempat meminta pengembalian uang kontrak. Ini kan sudah ngaco, kenapa sekarang pemda malah diam saja. Mestinya DPRD juga mendorong Pemda Kota Cirebon untuk mengambil tindakan," pungkasnya.(Jaka)
