Muscab DPC Partai Demokrat Diduga Penuh Rekayasa, 75 Persen Kader Ancam Mundur

20 Juli 2022, 21:52 WIB
SEJUMLAH kader dan sesepuh Demokrat Kota Cirebon menyatakan keprihatinan atas hasil Muscab beberapa waktu yang lalu.* Ist/KC

KABARCIREBON,- Riak-riak di tubuh Partai Demokrat Kota Cirebon mulai muncul. Sejumlah kader dan sesepuh Demokrat Kota Cirebon menyesalkan dan menyampaikan keprihatinan atas Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Mereka menilai, Muscab DPC Demokrat Kota Cirebon ada yang tidak beres. Sesepuh Partai Demokrat Kota Cirebon, Agus Prayoga mengatakan, dirinya yang merupakan salah satu yang membesarkan Demokrat di Kota Cirebon sangat prihatin dengan perkembangan Demokrat Kota Cirebon.

"Puncaknya pada Muscab yang terjadi beberapa waktu lalu. Di mana saya sebagai kuasa hukum salah satu kader sedang melakukan proses hukum karena ketidakpuasan perlakuan dalam Muscab yang diduga penuh rekayasa dan banyak pihak yang dirugikan," ucap Agus Prayoga, Rabu (20/7/2022).

Menurut Agus, Muscab Demokrat Kota Cirebon bukannya menjadi pemersatu, tapi justru menjadi pemecah. Untuk itu, Agus dan sesepuh Demokrat lainnya berkumpul agar DPP Partai Demokrat meninjau dan memproses Muscab secara baik dan benar sesuai filosofi Demokrat.

"Sesuai filosofi Demokrat sendiri yang kadang mengkritik Pemerintah jangan anti kritik, Demokrat juga kami harap jangan anti kritik. Ditambah kita menguji Demokrat agar lebih demokratis karena ternyata dalam Muscab menimbulkan banyak polemik, di antaranya yang seharusnya laik menjadi ketua DPC, tapi karena ada kepentingan sekelompok oknum tertentu direkayasa," ujarnya.

Agus mengaku dirinya sudah mengajukan keprihatinan ini kepada Mahkamah Partai. Menurutnya, Mahkamah Partai sudah merespon dengan baik dan mempersilahkan termohon memberikan jawaban. Namun menurut Agus, sampai saat ini belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Agus juga mengatakan ada suasana kekecewaan dan ancaman mengundurkan diri jika hasilnya merugikan pihaknya.

"Tapi bukan berarti mereka sekarang mengundurkan diri muncul definitif. Mereka tidak akan pernah mengundurkan diri manakala belum ada putusan. Kami yakin Mas AHY mendengarkan suara kami, mana yang lebih bagus itulah yang dipilih. Kalau sudah ada putusan Mahkamah Partai mereka juga tidak akan berhenti karena mereka akan berjuang melalui gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan negeri," ujarnya.

Senior Partai Demokrat Kota Cirebon, Andrian Rahardjo menilai, Muscab yang digelar kemarin adalah dagelan dari para petinggi Partai Demokrat. Ia menilai, seharusnya petinggi Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) harus jujur sebaik-baiknya dan tidak melakukan pembusukan untuk Kota Cirebon. Dirinya menilai Muscab ini akan berdampak buruk untuk Kota Cirebon ke depannya.

"Jika ini dibiarkan maka 75 persen kader Demokrat mundur, dan kader Demokrat yang baik harus mendengarkan suara hati kami," pungkasnya.

Pakta integritas

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat mengingatkan semua kandidat calon ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ikut dalam Musyawarah Cabang (Muscab) untuk menaati pakta integritas. Setiap calon ketua DPC Partai Demokrat telah menandatangani pakta integritas di atas materai. Salah satunya menerima keputusan DPP Partai Demokrat tentang penetapan ketua terpilih hasil Muscab se-Jabar tahun 2022.

Hal itu seperti disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, M Handarujati Kalamullah seusai menghadiri serah terima bantuan 1 unit ambulans untuk Yayasan Al-Muttaqiin Kayuwalang, Kelurahan Karyamulya. Handarujati menyampaikan hal tersebut sebagai respons dari adanya ketidakpuasan pihak-pihak tertentu atas hasil Muscab yang telah ditetapkan.

"Mari kita berjiwa besar menaati pakta integritas yang sudah ditandatangani saat sebelum Muscab. Kalau kemudian ada ketidakpuasan, saya kira perlu diimbangi dengan kebesaran hati dan kedewasaan," ungkap Handarujati.

Pihaknya juga berkomitmen untuk membuka ruang dialog bagi siapa pun, kader Partai Demokrat yang perlu informasi terkait mekanisme maupun pelaksanaan Muscab. Handarujati memastikan, pelaksanaan Muscab telah sesuai aturan di Partai Demokrat, baik petunjuk organisasi maupun petunjuk pelaksanaan Muscab. Di antaranya mengenai syarat dukungan PAC untuk pencalonan, bukan penentu keterpilihan sebagai ketua DPC.

"Saya kira mekanisme maupun aturan ini sudah sangat dipahami dan berjalan di semua Muscab Partai Demokrat se-Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya akan melakukan langkah preventif jika ada kader Partai Demokrat yang berpotensi bertindak destruktif atas hasil Muscab, sebagai upaya menjaga marwah partai. Politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon itu juga mengingatkan, kepada calon Ketua DPC yang terpilih untuk tidak jumawa dan harus merangkul yang belum terpilih.

"Sebaliknya, yang belum terpilih menjadi Ketua DPC juga harus menerima dan tetap komitmen bersama-sama membesarkan serta memenangkan Partai Demokrat," imbuhnya.(Iskandar/Fanny)

Editor: Ajay Kabar Cirebon

Terkini

Terpopuler