KABARCIREBON - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon terus menyoroti proyek pengadaan antropometri senilai Rp 22 miliar di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sebab, meski pemenang tender dan tandatangan kontrak sudah lama dilakukan, barang belum juga didistribusikan.
Untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun menggelar rapat kerja dengan Dinkes, Bagian ULP, dan Inspektorat setempat, belum lama ini.
Usai rapat kerja, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menjelaskan, rapat kerja yang dilakukan pihaknya untuk mengetahui prosesnya seperti apa terkait proyek pengadaan antropometri ini. Sehingga, kalau memang ada kejanggalan, teman-teman dari Inspektorat tentunya bisa membaca.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Mutu Pendidikan di Sekolah Kurang Mumpuni
"Tadi dijelaskan bahwa pada tanggal 24 Mei sudah ditentukan pemenang tendernya. Cuma saya tidak tahu apakah ada kunjungan ke pihak pemenang tender ini atau tidak. Tadi jawabannya agak sedikit ngambang. Ditanya pabriknya di mana agak sedikit ragu-ragu," kata Aan.
Jadi, intinya kata dia, kalau pengadaan proyeknya memang sudah dilakukan, hanya saja soal ketersediaan barang dan merknya apa masih belum jelas.
"Nanti akan coba kita tindaklanjuti lagi, dengan teman-teman Komisi IV, saya sih inginnya berkunjung ke sana, ke pabriknya, biar tahu pabriknya," ungkap Aan.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Stok LPG Cirebon Aman, Anggota DPR RI Himbau Masyarakat Tidak Panic Buying
Karena, aku dia, hal ini terkait masalah stok barangnya ada atau tidak. Sebab, pengadaan antropometri ini tidak hanya di Kabupaten Cirebon, tapi se Indonesia. Bisa jadi satu merk dikeroyok semua kabupaten/kota. Sehingga kehabisan stok. Jika demikian tentunya bisa celaka. Sedangkan waktunya sampai 20 September 2023, seperti yang disampaikan pihak Dinkes, sesuai dengan dokumen kontrak.
"Semoga sih, dari semua kota dan kabupaten yang ada memilihnya jangan satu merk," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, terkait ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengadaan antropometri ini, menurutnya, sesuai yang disampaikan Bagian ULP, tidak ada. Artinya sudah sesuai aturan. Hanya saja, harusnya pihak Dinkes melakukan kroscek ke perusahaan pemenang tender.
Baca Juga: Peringati 50 Tahun, KNPI Indramayu Refleksikan Eksistensi dan Apresiasi Pemda
"Cuma yang jelas ini kan seharusnya pada saat sudah diklik itu harusnya teman teman Dinkes kontrol, stoknya ada enggak. Walaupun itu sudah masuk etalase Kemenkes. Minimalnya teman-teman Dinkes ini ke sana cek barangnya ada enggak," kata Aan.
Terutama, lanjut dia, terkait stok barangnya ada atau tidak. Karena sesuai dengan yang disampaikan pihak Dinkes, ada sebanyak 2.200 paket antropometri untuk Kabupaten Cirebon. Kalau tidak ada stoknya sampai 20 September 2023, sementara sudah menunjuk perusahan itu, tentunya ini akan merugikan masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Ada kegagalan dari teman teman Dinas Kesehatan. Kalau sampai tidak digelar ini sangat merugikan sekali buat kita semua. Karena alat ini kan dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui berat badan bayi, apakah bayi itu stunting atau tidak. Kalau barangnya tidak didistribusikan sampai batas akhir, ya harus diberi sanksi teman-teman dinkes, ini sudah enggak benar," kata Aan.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Antropometri yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) pada Dinkes Kabupaten Cirebon, Sudiyono saat diwawancara enggak banyak bicara. Namun, pihaknya tetap optimistis kegiatan bisa digelar dan barang bisa didistribusikan.
"Ya kita tunggu saja nanti sampai tanggal 20 September 2023. Kontrak sudah ditandatangani. Kan dari 24 Mei sampai 20 September belum selesai masa kontraknya," kata Sudiyono.(Ismail)