KABARCIREBON - Mau tidak mau harus diakui bahwa tantangan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan atau satuan tingkat pendidikan menjadi salah satu persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama dalam penanganannya sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan pun tidak bisa menutup mata atau hanya tinggal diam saja.
Kepala Disdikbud Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana mengajak pada semua pihak terutama para pendidik di semua sekolah untuk aktif berpartisipasi menjalankan program-program pencegahan kekerasan sebagaimanamestinya karena hal tersebut akan memberikan efek atau dampak yang bagus.
Minimal, dengan kepedulian bersama diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekerasan sekaligus membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif dan bermutu sehingga dapat mencapai target presentase tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) yang lebih tinggi.
Baca Juga: Jika Dilakukan Seleksi Dewas PAM Tirta Kamuning, Asda II Kuningan Diperlakukan Tidak Adil
Pasalnya, dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, maka berarti memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk tumbuh dan berkembang tanpa terkecuali serta mengakomodasi keberagaman pada segala aspek.
Seperti, keberagaman dalam lingkungan belajar, melibatkan perbedaan fisik, budaya, latar belakang, dan kemampuan. Jika semua peserta didik mampu menerima dan menghargai keberagaman, maka akan menciptakan iklim belajar yang positif sekaligus membangun rasa saling menghargai dan menghormati.
"Kekerasan di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan serius dan kita tidak bisa menutup mata sehingga perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak agar dapat meminimalisir hal tersebut karena kurang baik terhadap iklim belajar mengajar," tuturnya.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan presentase TPPK, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya, pembentukan Satuan Tugas Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Satgas TPPKS di Satdik) serta Satgas di pemerintah daerah (Pemda). Hal itu inisiatif proaktif untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan di lingkungan pendidikan.
Lalu, dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Kuningan Nomor: 42/KPTS.913-DIKBUD/2023 tanggal 06 November 2023 dan Surat Edaran (SE) Bupati Kuningan Nomor: 420/2534/DISDIKBUD tanggal 09 Oktober 2024. Surat-surat tersebut merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek) tentang Pencegahan Aksi Perundungan (Bullying) dan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Disinggung kegiatan training of trainer (TOT) TPPK yang diselenggarakan Bidang Pembinaan SMP di Aula Bank Jabar & Banten (BJB) Kuningan, Uu sangat mengapresiasinya. Apalagi tema yang diangkat, 'Bersama Ciptakan Lingkungan Belajar yang Inklusif'. Tema tersebut sangat relevan dan krusial mengingat dinamika perkembangan zaman, perubahan sosial dan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam lingkungan pendidikan.
Saat ini, presentase TPPK di wilayah Jawa Barat mencapai 65 persen sedangkan di Kabupaten Kuningan sendiri lebih tinggi sebesar 82,73 persen dengan tingkat keberhasilan terkecil di Kecamatan Luragung yang hanya mencapai 62,32 persen.
Maka dari itu, ia berharap tim yang telah terbentuk, tidak hanya bertugas melibatkan diri dalam penanganan insiden kekerasan saja tetapi juga memiliki peran strategis dalam melakukan pendekatan preventif, edukatif dan advokatif. Melalui TOT, pemberdayaan TPPK dengan pengetahuan dan keterampilannya mampu menjadi ujung tombak dalam menghadapi dan mencegah kasus kekerasan di sekolah.
"Saya berharap TPPK dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebhinekaan dan aman di setiap institusi pendidikan," ucapnya. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News