Network
Disnaker Kabupaten Cirebon, kata dia, ketik ditanya by name by address pekerja, tidak pinya dan hanya menyodorkan angka globalnya saja. "Lalu selama ini pembinaannya seperti apa?
Mau kayak bagimana? Jangan melempar tanggung jawab seperti itu. Walaupun mereka yang punya tanggung jawabnya UPT Pengawasan. Kemudian pembinaan itu menghasilkan apa? Mengurangikah perusahaan yang bandel?" ujar Siska.
Kalau tidak mengurangi, kata dia, berarti pembinaan yang selama ini dilakukan itu, tidak efektif. "Saya hanya menanggapi statement Wabup, katanya akan memberikan teguran keras. Lalu apa teguran kerasnya?" kata Siska.
Politisi Golkar itupun mengingatkan jangan sampai pimpinan bilang A, ternyata belum koordinasi dengan dinas terkait. "Ini bagaimana? Enggak sejalan. Ini duit negara loh. Apakah ada indikasi penggelapan duit negara oleh perusahaan yang tidak melakukan pengalihan PBI APBD maupun APBN," katanya.
Siska melanjutkan, yang tidak melaporkan, bahwa masih ada pekerjanya yang menggunakan APBD maupun APBN. Apakah itu termasuk penggelapan. "Kan itu harus dibahas. Sejauh mana? Percuma ada tim koordinasi penyelesaian tentang BPJS ini. Kebetulan ketuanya Kadisnaker. Pelaporannya seperti apa?" ungkapnya.
Karena lanjut Siska, faktanya, selama ini tidak ada pelaporannya. Kalau tidak percaya, Siska sampai mengintruksikan untuk menanyakan langsung kepada bupati. "Silakan tanya langsung pak bupati, ada tidak pelaporannya selama ini. Berapa perusahaan yang sudah dibina," ujar Siska.
