Network
Dalam pertemuan tersebut, terungkap jika data penerima bantuan berasal dari BPS. Pihak puskesos mengaku sudah mengajukan pencoretan terhadap 18 kepala keluarga (KK) yang termasuk tidak layak menerima bantuan. Tapi, data masih tetap muncul.
Namun demikian, alasan itu tidak diterima kuwu. Hal ini yang membuat kuwu minta petugas puskesos untuk mencoret warga yang tidak layak menerima bantuan.
"Saya ingin penerima bantuan dari pemerintah itu warga yang benar-benar tidak mampu. Anehnya, kenapa keluarga aparat desa ada banyak yang menerima bantuan. Jangan sampai ada permainan yang pada akhirnya menyudutkan kuwu. Warga itu protesnya ke kuwu. Saya yang jadi sasaran, sementara yang bermain orang lain. Saya tidak terima kalau begini," kata Yoni.
Ia meminta pemutakhiran data penerima bantuan langsung dilakukan dengan benar. Hasil verifikasi itu kemudian segera dilaporkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon.
Kuwu Yoni mengaku miris jika ada oknum yang bermain dalam pendataan warga penerima bantuan. Apalagi, jika itu dilakukan oknum perangkat desa atau petugas puskesos.
