Network
KABARCIREBON - Kabar pencalonan putera Bupati Majalengka bernama Irfan Nur Alam (INA) selama ini dinilai dagelan politik. Kenyataan itu setidaknya terlihat ketika para aktornya kerap melakukan settingan pada setiap pertemuan yang dilakukan. Sehingga klaim dukung mendukung antara realitas dan dipublik masih patut dipertanyakan.
Gambaran itu tercermin ketika Forum Kuwu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka menyatakan deklarasi dukungan terhadap putera Bupati Majalengka tersebut untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang, di sebuah rumah makan di Kecamatan Jatiwangi.
Sebagian besar para kuwu yang hadir pada kesempatan itu mengaku tidak pernah melontarkan dukungan terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Majalengka itu. Mereka hanya diundang untuk bersilaturahmi oleh orang yang mengaku dekat dengan INA.Tidak ada maklumat apapun, hanya sebatas mengobrol biasa dan makan siang bersama. Sehingga klaim dukungan pada pertemuan itu dinilai hanya dagelan politik semata.
"Kami tidak merasa menyatakan dukungan terhadap Irfan untuk nyaleg DPR RI. Kami hanya diundang kumpul dan makan-makan. Setelah itu diminta foto-foto dengan membentangkan spanduk dukungan," ujar salah seorang kepala desa yang meminta dirahasiakan identitasnya.
Dia sendiri mengaku pertemuan itu dilakukan dengan penuh keterpaksaan, karena ada undangan dari kuwu lainnya agar menghadiri silaturahmi. Tujuan awalnya membahas persoalan pembangunan di desa.
"Kami saat pertemuan banyak meminta aspirasi. Selain itu tidak ada komitmen lain. Dan tidak ada itu Kepala Bapenda. Hanya saja usai itu kami diminta foto bersama," tuturnya.
Berbeda dengan Ketua Forum Kuwu Ligung H Mamat Rahmat yang secara tegas dan lugas menyatakan dukungan terhadap Bupati Majalengka H Karna Sobahi maju di Pilkada Majalengka. Termasuk dukungan terhadap Kepala Bapenda untuk merebut tiket menjadi anggota DPR RI di senayan.
Hal ini penting disuarakan karena kedua sosok ini telah banyak memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Majalengka saat ini.Kalau pun ada anggota DPR RI asal Ligung yang telah memfasilitasi para kuwu selama ini, itu merupakan kewajiban. Apalagi anggaran yang diberikan bersumber dari pemerintah pusat.
"Kalau saya pribadi secara tegas mendukung Irfan maju di dewan. Saya tidak akan pindah ke lain hati. Kalau pribadi kuwu-kuwu yang lainnya, saya tidak tahu ya," kata dia saat dikonfirmasi via ponselnya.
Dukungan yang dilontarkan bukan tanpa alasan. Selain mayoritas kuwu di Kecamatan Ligung solid. Ia menyebutkan, keberhasilan pembangunan yang ditorehkan selama ini di Majalengka, tidak terlepas dari peran Kepala Bapenda yang merupakan bagian dari Pemkab Majalengka. Dibawah kepemimpinan H. Karna Sobahi dan wakilnya Tarsono D Mardiana.
"Saya mendukung kembali Pak Karna maju di Pilkada 2024 dan mendorong Kepala Bapenda untuk nyaleg menjadi wakil rakyat di senayan," ucapnya.
Mamat pun mengaku jika pada pertemuan itu tidak menyangkal ada beberapa kuwu yang tidak memberikan dukungan secara tulus, terhadap Irfan Nur Alam. Sepak terjang itu bisa tercermin dalam hasil pengamatan maupun komitmennya selama ini.
"Kita kan tidak bisa memaksa mereka. Itu haknya. Tapi saya sudah dapat mengantongi nama-nama kuwu yang bersebrangan dan tidak mendukung Pak Irfan," ucapnya.
Sebelumnya, wacana pengusungan Kepala Bapenda Irfan Nur Alam, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dinilai jebakan Batman.
Pengusungan itu dinilai syarat dengan permainan, yang sifatnya jebakan agar masuk perangkap musuh.Isu ini sengaja dimainkan oleh kelompok opurtunis, yang sengaja mencari muka dihadapan Irfan Nur Alam. Karena secara logika dan hitungan politik, berlaganya Irfan di kancah politik masih banyak kelemahan. Terlebih dirinya seorang birokrat yang usianya masih muda, dan pensiunnya lama.
"Diusungnya Irfan maju menjadi anggota DPR RI bisa jadi jebakan. Kalau bahasa gaulnya itu jebakan Batman.Karena dalam banyak alur cerita di komik, Batman itu sering kali tertipu oleh musuhnya. Yang pada akhirnya masuk perangkap musuhnya. Nah, kasus Irfan itu nyaris sama," kata pemerhati kebijakan publik asal Kabupaten Majalengka, Ja'alussalam. (Jejep)
