Network
Baca Juga: Belanja Pakai Upal, Seorang Pemuda Dicokok Polisi
Selain itu, cap atau stempel yang menyertai tanda tangan Lucky Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu juga tertera cap atau stempel Bupati Indramayu. Bahkan Bupati Indramayu, Nina Agustin saat dikonfirmasi wartawan tentang kop surat dan cap/stempel bertuliskan Bupati Indramayu dalam surat pengunduran diri Lucky Hakim, mengaku tidak mengetahuinya. Nina mengaku belum berkomunikasi dengan Lucky Hakim.
"Aduh, itu di luar kuasa saya, karena saya juga belum ketemu. Pasti saya akan komunikasikan ini seperti apa. Orang ketemunya juga sudah lama," cetus Nina.
Pada bagian lain Nina menyatakan, mundurnya Lucky Hakim sebagai wabup tidak akan memengaruhi roda pemerintahan. Nina bersama perangkatnya akan tetap bekerja melayani masyarakat dan menyelenggarakan target pembangunan sesuai janji politiknya bersama Lucky Hakim.
Seperti diketahui, Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2021–2026. Pengunduran diri Lucky itu diketahui dari surat yang beredar di berbagai media sosial pada Senin (13/2/2023) malam.
Baca Juga: Selly: Kasus Bansos di Cirebon Sampai ke Telinga Mensos
Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu tertanggal 8 Februari 2023. Surat bernomor 132/335/Tapem dengan sifat segera itu berisi Permohonan Pengunduran Diri dan Pernyataan Berhenti sebagai Wakil Bupati Indramayu Periode 2021-2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Lucky Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Dalam surat tersebut tertulis Lucky Hakim mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2021–2026 terhitung mulai ditandatanganinya
surat pengunduran diri tersebut. Hal itu berkaitan dengan ketidakmampuannya mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Dalam surat itu juga tertulis Lucky Hakim berharap agar pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu menindaklanjuti permohonan pengunduran dirinya itu. Surat itu juga menyatakan berhenti atas permintaan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
