Network
“Saya kira. Kalau elemen masyarakat tidak menyikapi gagal bayar, mungkin saja pemerintah daerah (Pemda) tidak akan secepat ini menyelesaikan gagal bayar. Walau terkesan dipaksakan dan memang dipaksakan,” katanya.
Menurutnya yang perlu disikapi saat ini adalah darimana pemda mendapatkan uang dan kenapa sampai terjadi gagal bayar. Serta masalah apa yang menjadi penyebab utama sehingga terjadi hal tersebut.
Baca Juga: Meski Gagal Bayar Dilunasi tetapi Pelaksanaan Pansus akan Tetap Berlanjut
Utang adalah utang yang jelas dan wajib harus dibayar. Sehingga dirinya mengajak untuk tetap mendorong pansus gagal bayar bekerja sebaik-baiknya supaya mampu menggali akar permasalahan terhadap kasus yang cukup menghebohkan tersebut.
Pasalnya, meski pemda mampu melunasi semua utang gagal bayar yang mencapai Rp114 miliar (tunggakan kepada pihak ketiga dan dana sertfikasi guru), bukan berarti masalahnya selesai.
Tapi masih banyak yang mesti diperbaiki dan dibenahi. Termasuk masyarakat ingin tahu, berapa pemangkasan anggaran dinas/instansi di tahun 2023. Karena semua usulan kegiatannya bersipat prioritas.
Baca Juga: Lima Fraksi Konsisten Setujui Pembentukan Pansus Gagal Bayar, PKB Ajukan Hak Interpelasi
“Biarkanlah pansus bekerja secara optimial dan berikan pula waktu yang seluas-luasnya supaya mampu mengidentifikasi akar permasalahan gagal bayar dan mentranformasikan hasilnya kepada publik,” ujarnya.
Disinyalir pemangkasan terhadap anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipaksakan mencapai 50-60 persen sehingga tidaklah arif dan bijaksana.
Begitu pula sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang targetnya dipaksakan naik sehingga dampaknya terasa langsung kepada masyarakat yang merupakan obyeknya. Contoh, kenaikan target pajak bumi dan bangunan (PBB).
