Network
Baca Juga: Naskah Fakta Integritas Sulut Emosi Ketua Dewan karena Ada Poin Pansus Gagal Bayar
Sementara itu, tujuan program kegiatan SKPD, sebenarnya untuk mewujudkan Visi Kuningan Ma’mur, Agamis dan Pinunjul (Maju) berbasis desa tahun 2023.
Sehingga dengan adanya pemangkasan serta kenaikan target PAD akan mengganggu masa akhir jabatan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama-Wakil Bupati H.M. Ridho Suganda.
Artinya, pemda jangan menganggap sepele gagal bayar. Apalagi merasa berhasil sudah membayar tunggakan gagal bayar. Sebab yang mesti diingat adalah dampak buruk ini akan terus berkelanjutan setiap tahun bahkan hingga ganti bupati.
“Saya sarankan ke semua pihak agar jangan mengganggu kinerja pansus gagal bayar. Kecuali minta agar rapatnya terbuka untuk umum sehingga rakyat bisa menyaksikannya secara langsung,” tuturnya.
Sebelumnya, aktivis Formatku, Atang menilai jika pansus gagal bayar tidak jelas obyek dan subtansinya karena terkesan dipaksakan.
Ia menuding kalau ada proses yang tidak rasional karena kalau tujuan pembentukan pansus gagal bayar untuk mengevaluasi supaya tdk terjadi lagi di bulan atau tahun berikutnya, maka prosesnya bukan seperti sekarang.
Karana ketika pansus sudah disahkan, seharusnya semua aktivitas keuangan yang dilakukan pemda) untuk merealisasikan pembayaran.
Termasuk seluruh tahapan dan skema pembayaranya diberhentikan terlebih dahulu sampai proses pansusnya selesai. Sehingga obyek yang dituju dan subtansinya menjadi jelas.
Akan tetapi resikonya, tim pansus DPRD Kabupaten Kuningan tersebut harus berani bertanggung jawab untuk mencari dana talangan. Atau memberikan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir)-nya guna mengatasi gagal bayar. (Iyan Irwandi/KC) ***
