Network
Menurutnya, anggaran sangat penting, mengingat permasalahan limbah batu alam di Kabupaten Cirebon belum terselesaikan. "Untuk anggaran saat DED tahun 2018 mencapai Rp 34 miliar, tetapi kalau 2023 ini pasti sudah naik, lebih dari Rp 40 miliar," ungkapnya.
Yuyu menjelaskan permasalahan limbah batu alam memang sangat urgent. Mengingkat dampak dari limbah untuk air sungai dan lahan pertanian. "Kami sudah menyediakan lahan 4,2 hektare untuk relokasi para pengrajin batu alam di Kecamatan Dukupuntang, tatapi untuk pengrajin skala kecil maksimal 2 sampai 3 mesin, sedangkan untuk kapasitas lebih dari 3 mesin suruh membangun sendiri karena dinilai mampu," katanya.
Selain itu, kata Yuyu, pada 2019, DLH mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp, 2,5 miliar. Nemun, itu terhentin akibat recofucing. Sebelumnya, kata Yuyu, pihaknya telah membuat IPAL Komunal untuk menampung limbah batu alam. Namun, hingga kita belum bisa dimanfaatkan.
"Tahun 2018 kami mendapatkan anggaran kurang lebih Rp 1 miliar dari Kementerian untuk pembuatan IPAL Komunal di beberapa lokasi untuk pembuatan bata ringan, tetapi hingga sekarang alhamdullilah bersih karena belum terpakai sama sekali," bebernya.
