Network
KABARCIREBON - Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Hanifah menyebut di daerahnya masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tersentuh pemerintah.
Menurutnya, APBD Kabupaten Cirebon tidak mampu menampung semua kebutuhan itu, oleh karena itu perlu suntikan dari APBD Provinsi maupun APBN.
Hanifah pun telah mencoba menarik anggaran dari pusatuntuk memenuhi kebutuhan itu. Akhirnya, ia berhasil menarik anggaran APBN. Bunda Ohan, begitu akrab disapa, bekerja tidak sendiri, tapi lewat kader PKB lainnya di DPR RI yaitu Dedi Wahidi (Dewa).
Sehingga di tahun ini program rutilahu dari APBN itu bisa digelar. Per desanya dijatah 10 unit rumah.
"Tahun ini kita mendapatkan jatah program rutilahu dari pusat lewat APBN. Masing-masing per desanya di jatah 10 unit rumah," kata Hanifah.
Program itu sudah dimulai yang saat ini sedang berjalan. Pembangunannya sudah mulai dilaksanakan. Diawali di Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun, ada sebanyak 10 unit rumah warga di bangun.
"Saat ini sudah mulai dibangun. Di Desa Jungjang sebanyak 10 unit sebagaimana yang dibutuhkan," ungkapnya.
Ia berharap program tersebut bisa berkesinambungan, menyasar ke desa-desa lain. Prioritasnya di dapil III yakni daerah pemilihannya. Ia mengaku seringkali didatangi warga, meminta bantuan perbaikan rumah.
"Tapi, seringkali terkendala. Terpentok anggaran kalau hanya mengacu dari APBD Kabupaten," ungkapnya.
Namun itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat yang telah mengamanatkan jabatannya sebagai wakil rakyat. Yakni, lewat mitranya dari fraksi yang sama, PKB di DPR RI. Meskipun kuota yang diberikan terbatas, kiprahnya sudah menjawab tantangan masyarakat bawah.
"Kuotanya terbatas. Dibatasi hanya 10 unit perdesa. Jadi tidak semua desa di dapil III bisa mendapatkannya. Kebutuhan rutilahu ternyata masih banyak. Ini program dari pusat yang berhasil kami tarik. Melalui perwakilan kami di DPR RI, Pak Dedi Wahidi. Tadinya di kasih 100 kuotanya. Tapi tidak semua bisa diakomodir," katanya.
Alasannya, karena pada saat pengajuan tidak semua desa tanggap. Sementara pengajuannya berbatas waktu. Akhirnya kuota yang diberikan pun tidak terserap optimal.
Baca Juga: Ikuti Tahapan Pemilu 2024, Bacaleg PDI Perjuangan Indramayu Mulai 'Kebut' Siapkan Dokumen
"Kan pengajuannya tetap harus berbasis data dari desa. Pada saat informasi itu disampaikan, tidak semua desa tanggap menyerahkan permohonan secara lengkap. Kebanyakan hanya menyampaikan permohonan secara lisan saja," katanya.
Jadi, menurut Hanifah, kuota yang diberikan di angka 100-an itupun hanya berhasil di angka 60-an saja yang kemungkinan bisa diserap di tahun ini.
"Saat ini baru Jungjang yang sudah dibangun. Selanjutnya nanti bergeser ke Desa Jagapura," kata Hanifah.(Ismail)
