Network
KABARCIREBON - Akhirnya, harapan ribuan guru honorer di Majalengka terwujud bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa, 2 Mei 2023. Karena, pada tahun ini, pemerintah daerah setempat mengangkat 2.300 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam apel Hardiknas, Selasa 2 Mei 2023 di Lapang GGM, Bupati Majalengka Karna Sobahi di hadapan ribuan guru dari berbagai tingkatan sekolah menegaskan komitmennya sebagai kepala daerah dalam memajukan dunia pendidikan di Majalengka.
Ia pun mengakui jika di Majalengka mengalami krisis tenaga pengajar. Sebab, banyak guru bestatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tiap tahun pensiun. Sehingga, diperlukan regenerasi tenaga pengajar.
Baca Juga: Kemenag RI Kembali Gelar AICIS di Surabaya
Karenanya, pemerintah daerah dan legislatif melakukan berbagai upaya menjawab kekurangan tenaga guru dengan mengangkat sekitar 2.300 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Merekrut ribuan guru menjadi tenaga PPPK bukan tanpa risiko. Ada tambahan beban biaya yang ditanggung APBD Kabupaten Majalengka. Sebab, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memberikan gaji dan tunjangan kepada guru dengan status PPPK. Nilainya tidak kecil yakni sebesar Rp211 miliar.
"Ini adalah persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Tiap tahun, Majalengka mengalami kekurangan tenaga guru di berbagai level. Banyak ASN yang pensiun setiap bulan. Dan terbanyak adalah ASN guru. Karena itu, harus ada regenerasi," katanya.
Baca Juga: Kota Cirebon Kembali Mengalami Inflasi 0,37%, Komoditas Daging Ayam Ras Penyumbang Inflasi Tertinggi
Pengangkatan guru honorer di Majalengka menjadi PPPK menjadi yang terakhir pada tahun ini. Karenanya, Bupati Karna Sobahi berharap guru honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK makin produktif dan meningkatkan kualitas mengajar seiring makin pesatnya perkembangan teknologi.
Kemudian terkait banyaknya sekolah rusak di Majalengka, Bupati Karna Sobahi mengalokasikan anggaran sebesar Rp66 miliar. Anggaran itu bersumber dari dari APBD Kabupaten Majalengka Rp31 miliar dan anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp35 miliar.
Ia beharap dengan adanya anggaran tersebut, gedung sekolah yang ada di Kabupaten Majalengka bisa diperbaiki secara maksimal sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan semakin baik dan kualitas pendidikan meningkat.
"Kami akan terus berupaya memenuhi 20 persen anggaran pendidikan untuk peningkatan sarana dan prasarana gedung sekolah. Dari DAK Rp35 miliar dan APBD Majalengka Rp31 milar. Untuk anggaran APBD Majalengka ini merupakan refocusing dari tiap perangkat daerah," kata Bupati Karna Sobahi.
Ia menandaskan sudah menjadi komitmennya sebagai kepala daerah memajukan dunia pendidikan di Majalengka. Karena, APBD itu untuk kepentingan rakyat, dan tidak merasa rugi ketika uang itu dipergunakan untuk kebutuhan dunia pendidikan.***
