Network
KABARCIREBON - Dalam upaya merealiasikan kegiatan Program Kuningan Caang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan telah mengusulkan sejak Januari-Februari 2023.
Sehingga beberapa kali bolak-balik untuk melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar program strategis tersebut berjalan sebagaimanamestinya.
"Tidak hanya sekali tapi saya dengan Dishub bolak-baliknya hampir 5 kali untuk melakukan konsultasi," kata Kepala Bagian Barjas Setda Kuningan, H. Tito Palawa Nusanto, Selasa 9 Mei 2023.
Menurutnya, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 16 tahun 2021, proses pengadaan titik cahaya atau prasarana penerangan jalan umum (PJU) dalam merealisasikan kegiatan Program Kuningan Caang.
Mesti melalui 4 tahapan. Yakni, tahapan proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontrak dan tahapan serah terima pekerjaan.
Pada tahapan perencanaan tidak bisa diterima apa adanya tetapi tetap dilakukan suatu kajian yang lebih mendetail dengan melakukan kroscek satu per satu.
Baca Juga: Etik & Dede Dilempar ke Provinsi dan Pusat, 5 Incumbent PKS Tetap Mencalonkan di Kuningan
Supaya kejadian tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Dimana, ada anggaran suatu kegiatan namun tidak bisa dicairkan.
“Setelah clear dan di-acc oleh provinsinya, segera dilaksanakan melalui e-katalog yang terbagi menjadi tiga klasifikasi. Yakni, lokal, nasional dan sektoral,” ucapnya.
Sedangkan Dishub sendiri menginginkan all in dari mulai pondasi, tiang, lampu sampai jaringan listrik supaya tidak ribet.
Sehingga sesudah dicek satu per satu, tersedia pada e-katalog sektoral yang masuk wilayah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Dan berdasarkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) harus yang optimal atau paling tinggi.
Namun untuk membangun 7.000 titik prasarana PJU yang harganya Rp16 juta per titik sesuai rencana kegiatan & anggaran (RKA), vendor membutuhkan waktu 11 bulan.
Baca Juga: Harapan Ribuan THL di Kuningan Sirna karena yang Lolos Formasi PPPK Tenaga Teknis Hanya 60 Orang
Sehingga Dishub dan pejabat pembuat komitmen (PPK) melakukan identifikasi sekaligus renegoisasi.
"Alhamdulillah. Terdapat kesepakatan hasil renegoisasi waktu bahwa pengadaan prasarana PJU bakal dituntaskan dalam kurun waktu 8 bulan atau sampai bulan November 2023," ujarnya.
Sementara itu, sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi), Bagian Barjas Setda melakukan singkronisasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca Juga: Nama Trisman dan Carlan Santer Digadang-Gadang Menduduki Jabatan Kepala Disporapar Kuningan
Sehingga mensinergikan dengan pekerjaan pembangunan jalan yang menjadi wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) karena membutuhkan pula prasarana PJU supaya tidak acak-acakan.
Disinggung sejauhmana perkembangannya, Tito menerangkan bahwa sekarang sudah memasuki tahapan mobilitasi dan perizinan.
Fisiknya, baru bisa dilaksanakan di pertengahan bulan Mei atau Juni sebab distribusi barang terlebih dahulu.
Ditambah lagi, ada hal-hal yang harus dikomunikasikan tentang ke-PU-an yang menyangkut bahu jalan dan meterisasi dengan pihak PLN. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
