Network
KABARCIREBON- DPRD Kabupaten Cirebon mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) setempat memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan menuntaskan masalah sampah yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah daerah telah menyiapkan sembilan program prioritas pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam APBD 2023.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka mengatakan, prioritas yang harus dieksekusi oleh pemerintah daerah itu di antaranya penanganan masalah sampah, banjir, infrastruktur dan penanganan pemulihan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Anies-AHY Terima Curhatan Warga Bandung
"Ini harus menjadi perhatian besar Pemkab Cirebon. Dan di tahun ini 2023 ini kami minta pembenahan infrastruktur dikerjakan secara bertahap, meski anggaran terbatas,” kata Teguh.
Sebab kata dia, untuk pembenahan jalan berlubang misalnya, kebutuhannya sangat besar, tapi anggarannya terbatas.
"Tapi saya katakan dalam forum banggar, kita butuh keseimbangan infrastruktur,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan mengungkapkan, perbaikan jalan yang akan dilakukan di Jalan Tegalsari, Lemahtamba, Cangkring, Pabuaran, Jatiseeng hingga Ciledug bisa selesai tahun ini.
“Itu enam ruas jalan yang kita targetkan bisa diselesaikan di tahun ini,” kata Yoga.
Sementara itu, Bupati Cirebon H Imron mengatakan, tidak sedikit program prioritas di tahun ini. Semuanya penting. Baik itu peningkatan akses kualitas pendidikan, meliputi rehabilitasi prasarana, pembangunan sekolah berwawasan lingkungan serta pendidikaan paket kesetaraan.
Baca Juga: Keren Nih, Polres Indramayu Miliki Wajah Baru Lintasan Praktek Ujian SIM C
Kemudian, perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif berbasis masyarakat.
"Jaminan kesehatan merupakan hal prioritas. Alhamdulillah kemarin kita sudah anggarkan Rp 160 miliar untuk 350 ribu peserta BPJS melalui APBD,” kata Imron.
Selanjutnya, pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi. "Melalui program tersebut, diharapkan ada peningkatan daya saing industri, penguatan neraca dagang, pemberdayaan UMKM, dan percepatan investasi daerah," ungkap Imron.(Ismail)
