Network
KABARCIREBON - Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon dikabarkan sudah menyiapkan surat untuk dilayangkan ke Bupati Cirebon, H Imron, agar memenuhi rapat bersama yang juga melibatkan dinas-dinas teknis terkait ribetnya urus perizinan.
Seperti diketahui, ribetnya mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Pemkab Cirebon terus bergulir.
Pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, telah dibalas dengan ancaman Bupati Cirebon, Imron, yang akan menjewer OPD terkait kalau memang terbukti menghambat PBG. Namun Imron meminta, supaya dewan memberikan bukti konkret dan tidak asal tuding.
Baca Juga: Ribuan Warga dan ZMU Semarakan Syukuran Petani Garam di Desa Waruduwur Kabupaten Cirebon
Perang opini itu pun kembali di sikapi oleh Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.
"Kami sudah menyiapkan surat untuk Pak Bupati Imron. Isinya, agar Pak Bupati datang ke Komisi III terkait persoalan PBG. Bukan itu saja, surat juga ditujukan kepada dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan PBG," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, Minggu (8/10/2023).
Surat itu, kata dia, sebagai respon atas pernyataan Bupati Cirebon sebelumnya yang meminta untuk duduk bersama dan menunjukan bukti-bukti terkait permasalahan tersebut.
Baca Juga: Mengejutkan, Ada Penemuan Fosil Manusia di Indramayu, Ditemukan di Areal Sawah Kawasan Balongan
"Ini supaya persoalan terang benderang, dan bupati mengetahui bahwa memang selama ini mengurus PBG itu ruwet dan ribet," kata Yoga.
Ia juga menjelaskan, Komisi III bukan ingin memperkeruh situasi terkait masalah investasi. Justru, ingin mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Namun melihat alur perizinan yang disyaratkan dinas teknis tidak ada dasar hukumnya, malah akan menghambat investasi di daerahnya. Sementara awalnya, Bupati selalu berbicara bahwa mengurus izin dalam hal ini PBG, sangat mudah.
"Dulu katanya mengurus izin di Kabupaten Cirebon, seminggu selesai. Atau telat telatnya sebulan. Tapi banyak tuh yang sampai setengah tahun PBG-nya belum terbit-terbit. Padahal mereka sudah menempuh proses sesuai aturan di SIMBG," ungkapnya.
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, syarat-syarat yang sudah dibuat di SIMBG sudah jelas karena sudah diatur oleh kementerian. Namun ketika masyarakat ingin mengurus ke OPD terkait, muncul syarat lainnya dari masing-masing dinas terkait.
Padahal ketika SIMBG di PGB itu sudah jelas hanya dua yang dimasukan. Yakni hanya LH dan Lalin. Tidak ada syarat lain yang dimasukan. Karena nyatanya syarat syarat lainnya diminta oleh dinas teknis.
"Dan banyak syarat yang muncul dan diminta masing-masing dinas terkait padahal itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau rekom tata ruang muncul di LH, lah apa korelasinya LH dengan tata ruang. Ini kan sepertinya ada kongkalikong. Dan itu tidak ada di aturan kementerian," kata Yoga.
Baca Juga: Momen Keakraban Ganjar dan Mahfud di Pernikahan Keluarga Kyai Said Aqil Siradj
Justru dengan munculnya syarat yang ditetapkan sendiri oleh dinas terkait, lanjutnya, malah membuat pemohon PBG kebingungan. Akhirnya, harus memenuhi syarat yang ditetapkan SKPD terkait, sementara syarat yang ada di SIMBG jelas tidak berlaku. Padahal sederhananya, ketika permohonan sudah dipenuhi di SIMBG, tinggal memeriksa kelengkapan fisik. Kalau tidak lengkap, pemohon bisa melengkapi sesuai aturan yang ada.
"Intinya, izin itu keluar tidaknya kalau permohonan pemohon syaratnya sudah dalam fase pemeriksaan teknis di Bidang BP DPUTR. Mereka mengajukan ke DPMPTSP. Lalu DPMPTSP melakukan verifikasi ulang. Kalau syaratnya lengkap dan sesuai, izin bisa keluar. Kalau ada yang kurang mereka mengembalikan lagi ke Bidang BG. Sederhana kan harusnya," kata Yoga.
Menurutnya, dengan akan dipanggilnya Bupati oleh Komisi III, diharapkan persoalan akan terang benderang. Hal ini supaya investor yang akan masuk ke Kabupaten Cirebon tidak berpikir ulang dengan ruwetnya mengurus PBG. Imbasnya, nanti akan menjadi preseden buruk bagi para investor tentang sulitnya mengurus perizinan di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Soal Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, BAZNAS Kuningan Terbaik ke-2 se-Pulau Jawa
"Contoh tuh Kabupaten Majalengka. Mengurus izin di sana itu mudah karena patokannya ada di SIMBG. Jadi tidak makan waktu berbulan bulan. Investor itu butuh kepastian hukum supaya modal yang ditanamkan bisa aman," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, menanggapi statement Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan soal ribetnya urus persetujuan bangunan gedung (PBG), Bupati Cirebon, H Imron bakal 'menjewer' atau menegur dinas teknis yang terbukti mempersulit mengurus perizinan tersebut.
"Siapa pun (dinas teknis, Red) yang mempersulit, tunjukan ke hadapan saya. Ya bawa ke saya. Biar enak saya jewernya," kata Imron.(Ismail)
