Network
KABARCIREBON - Kabupaten Cirebon menjadi primadona bagi para investor. Banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi. Tetapi, sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan. Mereka terjegal aturan lantaran belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah ini.
Kabid Tata Ruang DPUTR Kabupaten Cirebon, Dadang menjelaskan, saat ini, Pemkab Cirebon hanya tinggal menunggu turunnya surat Keterangan Kesesuaian Substansi (KKS) dari Kementerian ATR/BPN.
"Persyaratan RTRW sudah dipenuhi semua. Nantinya, setelah keluar KKS tinggal menunggu Rapat lintas sektoral kementerian. Justru pasca rapat lintas sektoral, dalam kurun waktu dua bulan RTRW harus sudah dijadikan Perda," kata Dadang, Selasa 2 Januari 2024.
Artinya, kata dia, kalau sudah ada jadwal rapat lintas sektoral, kelihatannya aman. Jadi setelah rapat lintas sektoral dari kementerian dilakukan, selama dua bulan itu RTRW harus sudah bisa dijadikan Perda. Dan persoalan RTRW bisa selesai.
Hal sama disampaikan Sekda Kabupaten Cirebon, H Hilmy Riva'i. Menurutnya, persoalan RTRW Kabupaten Cirebon sudah masuk ke Kementerian ATR/BPN. Setelah turun KKS, tinggal menunggu kapan akan dilakukan rapat lintas sektoral.
Namun dia memprediksi, KKS akan cepat turun karena pemerintah pusat dipastikan mendukung penuh penyelesaian RTRW tersebut. "Saya yakin KKS akan segera turun dan rapat lintas sektoral akan secepatnya digelar. Pemerintah pusat pun akan mendukung penuh, karena ini menyangkut persoalan investasi," ungkapnya.
Baca Juga: Puasa 2024 Jatuh pada Bulan Apa? Berikut Ini Kemungkinan Dimulainnya 1 Ramadhan 1445 H
Hilmy melanjutkan, kalau saja tahun ini Perda RTRW tidak selesai, maka dipastikan Kabupaten Cirebon akan kembali menunggu kepastian RTRW. Padahal saat ini, sudah banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.
Salah satunya, perusahaan baja dan seng yang sudah melakukan koordinasi. Namun karena Pemkab Cirebon belum mempunyai RTRW, mereka masih menahan diri.
