Network
Sementara Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi menuturkan,bahwa angka kemiskinan di Majalengka saat ini masih menjadi tantangan terbesar, dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,21 persen pada tahun 2023. Angka ini menempatkan Majalengka di urutan ke 4 di Provinsi Jawa Barat.
"Kami sangat berharap magang para praja IPDN ini dapat menghasilkan data makro dan mikro yang akurat, sehingga pada tahun 2025 nanti ada perbaikan signifikan setelah saya usai menjalankan amanah Pj ini," ujar Dedi Supandi.
Dedi mengatakan, pentingnya data yang akurat sebagai dasar kebijakan pemerintah. Sebab Good data good decision, bad data bad decision. Maka Pemkab Majalengka melakukan kerja sama dengan IPDN, sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah saat ini. Para praja IPDN nantinya akan ditempatkan di 330 desa dan 14 kelurahan di 26 kecamatan se-Kabupaten Majalengka.
Baca Juga: Peringati HUT Bhayangkara ke-78, Polres Cirebon Kota Gelar Bakti Kesehatan dan Penanganan Stunting
"Sebagai bagian dari ikhtiar mengentaskan kemiskinan, 757 praja madya IPDN akan melakukan pendampingan program, kepada penduduk miskin, memastikan objektivitas di lapangan, dan melihat keseharian mereka melalui indikator penduduk miskin," kata Dedi Supandi.
Pada praktiknya, para praja IPDN akan tinggal bersama warga desa, dan bekerja sama menggunakan aplikasi Sepakat, data Regsosek dari Bappenas, serta aplikasi Bangkit yang dapat dipantau dari command center di kantor Korpri Majalengka.
"Semoga upaya ikhtiar ini dapat menjadi pemicu dalam mendekatkan potensi desa dengan warganya, sekaligus membantu Pemkab Majalengka dalam upaya pengentasan kemiskinan secara efektif,"tutupnya.***
