Network
KABARCIREBON - Lembaga Swadaya Masyarakat Front Reformasi Total (LSM Frontal) Kabupaten Kuningan menuding Penjabat (Pj) Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 'Main Mata' sehingga terjadi kenaikan anggaran di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) di luar kewajaran padahal kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja.
Bahkan hampir sebagian besar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dirasionalisasi atau direfocusing hingga 70 persen padahal dinas-dinas tersebut merupakan ujung tombak pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi).
"Kami menduga adanya kolaborasi main mata antara Pj Bupati dengan Pimpinan DPRD karena terjadi kenaikan anggaran lingkup Setda yang cukup fantastik. Sedangkan dana penanganan kemiskinan di Dinas Sosial (Dinsos) justru hanya dipatok Rp500 juta saja," ujar Ketua LSM Frontal Kabupaten Kuningan, Uha Juhana, Senin 24 Juni 2024.
Baca Juga: LSM Frontal Pertanyakan Anggaran DAU Kuningan Rp94 Miliar, Ada Apa Gerangan?
Ia membeberkan, anggaran Setda tahun 2024 saat pengesahan anggaan pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kuningan, nilai awalnya Rp49.669.319.132. Ketika ada proses refocusing nilainya malah melonjak karena pada perubahan pertama menjadi Rp77.515.095.172. Begitu pula di diperubahan kedua, totalnya menjadi Rp 81.360.095.172.
Penambahan anggaran sebesar sekitar Rp30.000.000.000 atau 60 persen dari pagu anggaran semula atau naik hampir dua kali lipatnya tersebut menjadi pertanyaan besar karena digunakan untuk apa saja. Logikanya, seharusnya di tahun 2024 ini, mengalami penurunan draktis anggaran Setda karena tidak ada bupati dan wakil bupati definitif.
"Hasil dari semua itu menjadikan sebagian masyarakat menderita gizi buruk sekaligus miskim ekstrem. Anggaran dinas yang dipergunakan untuk pembangunan dikikis hingga 70 persen tapi ironisnya, anggaran Setda malam membengkak dengan penambahan Rp30 miliar," ucapnya.
Baca Juga: Bahaya dan Harus Diwaspadai, LSM Frontal Sebut Tahun 2024-2029 Masa Depan Kuningan Suram
Salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ujang Kosasih justru mempertanyakan balik kepada LSM Frontal karena menyudutkan lembaga DPRD. Perlu diketahui, anggaran Setda yang disepakati saat pengesahan APBD adalah Rp49.669.319.132. Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melakukan perubahan parsial 1 dan parsial 2 sehingga jumlahnya membengkak mencapai Rp81 miliar lebih.
