Network
KABARCIREBON - Survei elektabilitas termasuk menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Bupati (Pilbup) Kuningan maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat yang dilakukan oleh pihak atau lembaga manapun harus dianalisa terlebih dahulu secara ilmiah, jangan asal-asalan.
"Ketika ingin merilis hasil survei harus jujur dan terbuka dengan menyebutkan jumlah samplingnya dan bagaimana metodologinya supaya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimanamestinya. Maka, siapa pun dimohon tidak melakukan upaya-upaya tidak sehat, apalagi membodohi masyarakat," ujar Direktur Kuningan Institut, Agus Kusman, Selasa 2 Juli 2024.
Apabila sekonyong-konyong hanya disodorkan kepada masyarakat informasi hasil survei yang memperlihatkan keunggulan pasangan calon tertentu, kata Agus, maka hal itu jelas informasinya bertujuan untuk menggiring opini sehingga masyarakat mesti pandai menyaring informasi agar tidak terkecoh.
Baca Juga: Rekomendasi Calon Bupati Kuningan dari Golkar Jatuh ke Deni Wirananggapati atau Dian Rachmat Yanuar?
Dalam melakukan survei, ada juga banyak cara yang tidak ilmiah. Misalnya, sampel tidak proporsional, tidak mewakili semua kalangan profesi dan margin error yang besar. Disamping itu, ada juga cara yang unik. Contoh, nama-nama tokoh yang disurvei dibatasi dengan hanya memunculkan nama yang tidak populer dan nilai elektoralnya rendah.
Hal itu akan membuat responden tergiring untuk memilih nama yang memang sudah populer sekaligus diframing supaya memperoleh nilai survei tinggi. Sedangkan menghadapi kontestasi politik, metode survei cukup efektif untuk mengetahui peta electoral.
Karena bisa digunakan pula guna mengetahui apa saja keinginan masyarakat sekaligus mengkonfirmasi informasi lainnya yang ingin diketahui. Caranya bisa dengan membuat desain instrumen survei yang komprehensif sesuai kebutuhan data yang diinginkan.
Baca Juga: Cari Bukti Dugaan Pelanggaran ASN, Bawaslu Kuningan Datangi Tiga Parpol: Bagaimanakah Hasilnya?
“Kalau ada istilah survei abal-abal, sebenarnya bukan lembaga surveinya yang tidak profesional sebab bergantung kesediaan kliennya terhadap jumlah sampel dan bagaimana instrumennya dibuat. Biasanya lembaga survei hanya melayani survei, tentu jumlah sampel dan point-point yang ingin ditanyakan kepada responden disesuaikan dengan kliennya," ucapnya.
