KUNINGAN, (KC Online).-
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar), H. Toto Toharudin menemui Wakil Bupati (Wabup) Kuningan, H.M. Ridho Suganda untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, yang mengkibatkan ditundanya pemeliharaan GOR Ewangga, yang baru akan difokuskan di 2022.
Pada kesempatan tersebut, kepala Disporapar juga memohon maaf atas “miss komunikasi” yang terjadi.
“Alhamdulillah, saya beserta para kabid telah bertemu dengan Pak Wakil Bupati dan permasalahannya telah clear,” kata H. Toto Toharudin, Jumat (5/11/2021).
Ia mengungkapkan, pada 2021, ada mata anggaran untuk pemeliharaan gedung dan sarana prasarana dinas sebesar Rp 100 juta. Namun supaya beres satu persatu, anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan kantor yang kondisi sudah sangat memprihatinkan, termasuk perbaikan aula yang keberadaannya sangat penting untuk menunjang peningkatan kinerja.
Ditambah lagi, sebagian kecil dimanfaatkan untuk memperbaiki Open Space Gallery (OSG). Karena kondisi kayu di bagian atapnya sudah rusak. Bahkan pernah terjadi insiden kecil dengan jatuhnya kayu plapon yang nyaris mengenai alat sound sistem yang harganya cukup mahal.
Maka dari itu, pada 2021, pelaksanaan pemeliharaan GOR Ewangga belum bisa dilaksanakan. Kemudian sesuai arahan wakil bupati, akan difokuskan di 2022, karena kemungkinan besar akan menelan biaya cukup besar.
“Bukannya tidak mau diperbaiki, tapi anggarannya tidak terbagi, sehingga tahun depan akan jadi skala prioritas. Karena untuk perbaikan bangunan kantor dinas sudah selesai,” ucapnya.
Menurutnya, agar ke depan pemeliharaan dan penggunaan fasilitas umum milik pemerintah daerah tersebut bisa maksimal, maka pada 2022, urusan GOR Ewangga dan OSG akan ditangani oleh UPTD. Hingga untuk proses pengajukan pembentukannya, saat ini sedang dalam tahap proses.
Sementara itu, wakil bupati saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa kepala Disporapar telah menemui sambil mengakui kekeliruannya. Persoalan yang terjadi sekarang ini, akan dijadikan bahan pembelajaran ke depan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Selain itu, kepala Disporapar juga meminta izin untuk memberikan penjelasan secara transparan disertai bukti penggunaan anggaran pemeliharaan, yang totalnya mencapai Rp 100 juta.
“Bagi saya, persoalan meminta maaf atau tidak, bukan judul utama dalam penyelesaian permasalahan ini. Tetapi kepala Disporapar mesti mampu menerangkan tanpa ada yang ditutupi, tentang penggunaan anggaran pemeliharan yang setiap tahunnya terealisasi 100 persen. Jika tidak, persoalan bakal terus berlanjut,” katanya.(Yan)