KABARCIREBON - DPD KNPI Kota Cirebon mendatangi gedung DPRD untuk melakukan audiensi terkait pembangunan gedung KNPI yang tidak kunjung terlaksana. Diketahui, anggaran untuk pembangunan gedung KNPI ini senilai Rp 10 miliar yang berasal dari bantuan gubernur Jawa Barat pada tahun 2023.
Usai audiensi, disepakati jika pembangunan gedung ini akan tetap dilaksanakan meski waktu sangat sempit.
"Ada dinas yang setengah hati. Jangan sampai setelah rapat dengar pendapat ini (pembangunan) tidak dilaksanakan. Saya perhatikan ada mimik wajah dari dinas teknis yang setengah hati," ungkap Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jarum.
Menurutnya, pembangunan gedung KNPI bisa segera terealisasi di tahun ini.
"Untuk pembangunan ini mungkin hanya untuk konstruksi dulu. Kalau digenjot secara keseluruhan tidak akan cukup waktunya. Nanti kita akan berkontrak dua, yaitu kontrak awal dan kontrak lanjutan pembangunan yang akan dilakukan di bulan Desember," ungkapnya.
Ia pun menceritakan kronologis bagaimana anggaran yang berasal dari bantuan gubernur provinsi Jawa Barat tersebut bisa turun.
"Awalnya pada 2021, saat itu kita input di SIPD Bappelitbangda. Kemudian, pada 2022 kita ajukan proposal bantuan keuangan ke provinsi untuk Detail Engineering Desain (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan sebagainya. Kota Cirebon, Alhamdulillah diprioritaskan, kita diberikan anggaran pembangunan, bukan rehab bangunan," ungkapnya.
Di tahun ini, menurutnya, hanya ada enam gedung KNPI di kota dan kabupaten di Jawa Barat yang mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung KNPI tersebut.
"Dan Kota Cirebon itu yang tertinggi nilainya, yakni Rp 10 miliar. Daerah lain itu di bawah Rp 10 miliar. Sekali lagi kaki tegaskan proses pengajuan anggaran ini tidak sehari dua hari, tidak sebulan dua bulan, melainkan dua tahun!" tegasnya.
Jarum menambahkan, ada 64 organisasi kepemudaan yang terhimpun di bawah KNPI.
"Kita miris lihat kondisi gedung yang hampir roboh. Saya ajukan bantuan keuangan ke provinsi tapi hingga bulan 10 ini tak kunjung terealisasi pembangunannya," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kota Cirebon H Agus Mulyadi, yang turut hadir dalam audiensi ini mengatakan, usulan pembangunan gedung KNPI sudah disampaikan pada 2022.
"Saat itu diajukan Rp 29 miliar. Kemudian, dalam keputusan gubernur untuk alokasi bantuan gubernur setelah ditetapkan di 2023, baru dialokasikan di perubahan parsial Rp 30 miliar termasuk di dalamnya Rp 10 miliar untuk gedung KNPI," ujarnya.
Agus menambahkan, diharuskan ada review DED terlebih dahulu sebelum pembangunan dilakukan. Anggaran untuk review DED ini dilakukan di APBD Perubahan 2023.
"Di APBD Perubahan itu sudah dialokasikan untuk review DED, sebetulnya dinas teknis sudah bisa bergerak, baru ini nanti dijadikan dasar untuk lelang," ujarnya.
Menurutnya, idealnya setelah kontrak dilakukan, baru anggaran bisa turun.
"Saat ini jika dilihat dari alokasi waktu, kurang lebih ada tiga bulan kurang, dikurangi lelang, mungkin waktu efektif yang tersisa 1,5 bulan," ujarnya.
Agus juga mengatakan, tahap pertama yang bisa dilakukan adalah untuk pondasi dengan anggaran Rp 6 miliar.
Baca Juga: Suzuki Klaim Catatkan Penjualan Global Kumulatif Mencapai 80 Juta Unit Kendaraan Roda Empat
"Dan sisanya tahap dua itu tahun depan. Tapi jika penyedia mampu maka bisa di tahun ini juga Rp 10 miliar langsung digelar," ungkapnya.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon, Dewi Sutanti mengatakan, pada dasarnya tim teknis akan melaksanakan pembangunan tersebut.
"Kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak provinsi. Kita akan mengerjakan setelah ada penghapusan gedung di Badan Milik Daerah. Setelah itu, kita lihat nanti apa yabg bisa ditempuh," ujar Dewi.
Ia menambahkan, bantuan keuangan dari provinsi tidak bisa dilakukan dengan menyeberang tahun.
"Artinya harus dikerjakan di tahun ini juga, jika tidak terserap maka bisa hangus," ungkapnya.(Fanny)