KABARCIREBON - Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai NasDem, Harry Saputra Gani menegaskan, usai pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029, langkah pertama yang akan dilakukan adalah merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
"DPRD Kota Cirebon akan melakukan revisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024, khususnya pasal 9," ujar Harry.
Pasal 9 dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini mengatur tentang rentang dalam penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Seperti diketahui, masyarakat Kota Cirebon keberatan atas kenaikan PBB yang ugal-ugalan, bahkan kenaikan ada yang mencapai hingga 1000 persen.
"Dalam pasal 9 ini ada rentang penarikan PBB, di mana rentang tentang PBB di Kota Cirebon berdasarkan pasal 9 ini terlalu pendek, itu yang memberatkan masyarakat," ungkapnya.
Ia mengatakan, DPRD Kota Cirebon perlu untuk belajar atau komparasi terlebih dahulu ke daerah lain sebelum melakukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tersebut.
"Kita harus belajar dulu ke kota lain, rentang (penarikan PBB) kita terlalu pendek dan itu sangat memberatkan masyarakat," tutur Harry.
Baca Juga: Polres Majalengka Berhasil Meringkus 8 Tersangka Pelaku Curas dan Curat di Operasi Libas Lodaya 2024
Sebelum Perda tersebut direvisi, menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon mungkin bisa memberikan berbagai macam stimulasi PBB.
"Pemkot bisa beri stimulasi PBB ini, nanti itu domainnya Pak Pj Wali Kota. Namun untuk domain kita sebagai anggota DPRD, kita sepakat Perda itu direvisi," tegasnya.
Seperti diketahui, masyarakat Kota Cirebon selama beberapa waktu belakangan ini melayangkan protes kepada Pemerintah Kota Cirebon atas kenaikan PBB. Terbaru, masyarakat kembali mendatangi gedung DPRD pada Rabu (19/6/2024). Mereka langsung ditemui oleh Pj Wali Kota Cirebon, H Agus Mulyadi, serta Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana.
Baca Juga: PKB Lirik Heru Cahyono sebagai Calon Wali Kota Cirebon
"Hasil rapat tadi antara setuju dan tidak setuju, warga menyampaikan bahwa kenaikan PBB di angka sewajarnya saja, yaitu di angka 10 persen, karena perekonomian masih bergeliat,” ujar perwakilan warga, Jaka Piton saat diwawancarai usai rapat.
Pemkot Cirebon sendiri menaikkan PBB berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sementara Peraturan Wali Kota di bawahnya masih memberlakukan Perwali lama yaitu Perwali Tahun 2013.
"Kita menyampaikan (kalaupun kenaikan PBB mau diubah) tidak perlu melanggar aturan di mana di dalam Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya di dalam pasal 8 ada range paling rendah kenaikan di angka 20 persen,” jelasnya.
Menurut Jaka, pasal 8 tersebut sebetulnya bisa dipakai oleh Pemkot Cirebon untuk menaikkan PBB, sehingga tidak mesti ugal-ugalan kenaikannya. Pemkot Cirebon sendiri menerapkan kenaikan PBB hingga ada yang mencapai 1000 persen.
"Sehingga balik lagi keberanian Pemerintah Kota Cirebon, apakah berpihak kepada aspirasi masyarakat atau masih masih berkutat dalam pencapaian jabatannya? Akhirnya pertemuan ini sepakat untuk tidak sepakat. Solusi itu ada di pasal 8, dan Pemkot Cirebon berat untuk memutuskan," ujarnya.
Ia pun menegaskan, Perda yang baru yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum ada turunan Perwali nya.
"Perda yang baru harus ada Perwali yang merujuk kepada peraturan Kementerian Keuangan. Akan tetapi, sampai hari ini belum ada Perwali yang mengatur kenaikan tarif PBB tersebut," katanya.(Fanny)