Network
KABARCIREBON — Memanasnya konflik internal yang melanda Yayasan Pendidikan Pengembangan Majalengka (YPPM) Universitas Majalengka (Unma) memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka segera turun tangan menengahi kasus ini.
Pemkab dalam hal ini dipimpin Pj Bupati Majalengka, H Dedi Supandi harus mengambil langkah proaktif untuk memfasilitasi proses normalisasi kepengurusan yayasan tersebut.Pernyataan resmi ini disampaikan Dosen Pascasarjana, Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, kepada wartawan pada Sabtu, 29 Juni 2024.
Diding menegaskan, pihaknya meminta agar Pemkab Majalengka turun tangan memfasilitasi perseturuan ini untuk mengembalikan YPPM Unma kepada cita-cita dan visi para pendirinya.
“Keterlibatan Pemkab Majalengka ini akan memberikan dampak positif, sekaligus meluruskan kembali kepengurusan YPPM agar sesuai dengan cita-cita para pendiri terdahulu,” ujarnya.
Secara historis, lanjut Diding, YPPM UNMA terbentuk atas inisiasi dan dukungan kuat dari Pemerintahan Kabupaten Majalengka beserta para pemangku kepentingan lainnya. Apalagi komposisi pendiri YPPM yang menaungi Universitas Majalengka terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti almarhum HRE Djaelani, SH (mantan Bupati Majalengka),
Lalu, Kol. H. Wardja (mantan Ketua DPRD Majalengka). Drs. H. Surachman (mantan Ketua PGRI), almarhum Drs. H. M. Yunus (mantan Kepala Kemenag) dan Drs. Yudi Amiyudin, MS. (pegawai Kopertis).
Baca Juga: Konflik Internal Unma, Tokoh Pendidikan H Yayat Hidayat Desak Pemkab Majalengka Turun Tangan!
"Melalui latar belakang yang kuat dan beragam ini, YPPM seharusnya mampu menjadi pilar penting dalam pengembangan pendidikan di Majalengka,"ucapnya.
