Network
KABARCIREBON - Puluhan masyarakat mendatangi kantor DPRD Kota Cirebon, Kamis (6/6/2024). Mereka menyampaikan aspirasi menolak kenaikan tarif PBB-P2 yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Merespons aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menegaskan, terkait aspirasi masyarakat tersebut DPRD sudah memberikan rekomendasi pemerintah untuk mengubah Keputusan Walikota (Kepwal) terkait kenaikan PPB-P2, sesuai hasil keputusan pada rapat dengar pendapat dengan perwakilan warga pada 7 Mei lalu.
“Hasil rapat dengar pendapat sudah jelas apa yang menjadi kesepakatan bersama. Artinya keputusan selanjutnya adalah Pj Walikota. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti dari rekomendasi DPRD itu, apalagi saat itu ada Pj Sekda,” kata Ruri.
Baca Juga: Mobil Berplat D dan B Penuhi Markas Polres Ciko, Polda Jabar Buka Layanan Hotline Kasus Vina Cirebon
Sementara itu, Ruri mengaku belum mendapat laporan terbaru soal pengkajian kenaikan PBB-P2 dari pemkot Cirebon.
Adapun sebagai pertimbangan, Pemda Kota Cirebon bisa menghitung kembali angka kenaikan yang kurang dari 100 persen, namun lebih dari 20 persen sebagai salah satu kajian atas kenaikan PBB-P2.
“Memang, dulu ada pembahasan APBD agar mencapai target, namun kenaikan tidak serta merta seperti itu. Ada kenaikan kurang dari 100 persen, tapi lebih dari 20 persen, kita pertimbangan seperti itu saja,” tuturnya.
Baca Juga: Ratusan Pesilat Pelajar Kota Cirebon Ikut Seleksi, Kejurda Pelajar Jabar Targetkan 8 Emas
Koordinator Aksi, Hetta Mahendrati Latumeten menjelaskan, Pemda Kota Cirebon terkesan abai terhadap tuntutan masyarakat dan dianggap mencederai keputusan bersama yang menandatangani petisi saat rapat tempo hari.
Hetta pun menyayangkan pemkot Cirebon yang justru secara masif memasang baliho pembayaran pajak dengan iming-iming diskon.
