Network
KUNINGAN, (KC Online).-
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kuningan menyarankan agar pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di semua jenjang tingkatan sekolah tidak dilakukan terlebih dulu.
Karena proses pembelajaran tatap muka yang dipastikan mengumpulkan banyak orang dari berbagai tempat, sangat berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19.
“Kalau menurut saya pembelajaran tatap muka di seluruh tingkatan sekolah di Kabupaten Kuningan jangan dulu dilakukan, sampai adanya kajian-kajian kesehatan untuk meminimalisir terpaparnya virus Corona,” kata Ketua IDI Kabupaten Kuningan, H. Asep Hermana, Kamis (6/8/2020).
Ia mengungkapkan, diperlukan kajian dari kesiapan masyarakat, sekolah dan guru dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Karena masalah tersebut harus disikapi dan diperhatikan serius supaya tidak menimbulkan korban.
“Sementara ini kondisi di lapangan bisa dilihat dan disimpulkan melalui kajian yang ringan saja. Misalnya warga yang lalu lalang di pinggir jalan protokol atau jalan raya, toko-toko, pasar tradisional dan sebagainya, sudah mengenakan masker semua atau hanya segelintir orang saja. Dari kondisi tersebut, tergambar tentang sejauhmana kedisiplinan masyarakat di masa Adaptasi Kehidupan Baru (AKB),” tuturnya.
Menurutnya, proses pembelajaran tatap muka di setiap sekolah lebih baik dilaksanakan pada awal Januari 2021. Kemudian tidak dilakukan serentak di semua jenjang satuan pendidikan, tetapi dari yang paling atas dulu. Contoh, dari SMA/SMK sebab kemungkinan untuk kesadaran diri pribadi lebih baik dibandingkan siswa-siswa di tingkat bawahnya.
“Apabila penerapan pembelajaran sesuai protokol kesehatan tingkat SMA/SMK berhasil dilaksanakan, baru mengajukan membuka pembelajaran tatap muka pada jenjang SMP dan SD. Sehingga tidak dilakukan serentak,” katanya.
Sementara itu mengenai kajian kesehatan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka sehingga terbit Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020, menurut Ase sudah dicantumkan dalam protokol kesehatan di sekolah. Sehingga jika dipenuhi sesuai prosedur, sekolah harus mengajukan izin.
“Nantinya akan diverifikasi, apakah protokol kesehatan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat atau belum,” katanya.(Yan/KC)
