Ia mengungkapkan, anggaran Rp 700 juta yang direalisasi dalam perubahan APBD pun, bukan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan BK Porda yang akan digelar November dan Desember 2021 sesuai kecabangannya. Tapi untuk kelancaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua sebesar Rp 200 juta dan Askab PSSI Rp 500 juta.
Sehingga dengan adanya informasi kemungkinan tidak diberangkatkannya para atlet pada BK Porda, yang waktu pelaksanaannya sudah di depan mata, membuat nasib pengcab olahraga menjadi terkatung-katung. Karena yang dipertaruhkan nama baik Kabupaten Kuningan.
Karena itu dikatakan Enda, ia bersama jajaran pengurus pengcab lainnya, siap duduk bersama dengan para pemangku kebijakan, untuk merumuskan sekaligus mencari solusi terbaik. Supaya keikutsertaan pada BK Porda, yang menjadi syarat utama memperebutkan tiket menuju Porda 2022, tidak terhenti di tengah jalan.
Menurutnya, jika saja anggaran yang direalisasi, tidak dialokasikan untuk kelancaran pelaksanaan PON dan Askab. Tapi digunakan untuk BK Porda Jabar, yang biayanya juga tidak berbeda jauh sekitar Rp 725 juta, maka mungkin bisa menjadi salah satu solusinya. Namun sayangnya, bupati bersama jajarannya telah berada di Papua untuk menyaksikan para atlet yang bertanding.
“Jika anggarannya dapat disalurkan pada semua cabang olahraga unggulan. Itu akan lebih bermanfaat,” ucapnya.(Yan)