Network
Kabar Cirebon-Online Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan tidak pernah melakukan pra sosialisasi terkait jenis swakelola tipe pengerjaan rehabilitasi bangunan SMP yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik karena belum ada keputusan.
“Ketika belum ada kejelasan, saya belum berani menyampaikan sehingga tidak pernah melakukan pra sosialisasi tentang tipe swakelola mana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengerjaan DAK fisik,” kata Kepala Pembinaan Bidang SMP, Abidin, Kamis (19/5/2022).
Menurutnya, regulasi dari pemerintah pusat melalui peraturan presiden (perpres) yang ditindaklanjuti petunjuk teknis operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, telah disodorkan dua pilhan untuk dipilih salah satunya.
Yakni, pengelolaan DAK fisik dapat dikerjakan oleh penyedia atau menggunakan sistem swakelola dengan empat tipe pilihan pelaksanaannya. Yakni, tipe 1 tangani oleh panitia sekolah, tipe 2 dikerjakan dinas teknis terkait, tipe 3 dilaksanakan oleh asosiasi atau organisasi masyarakat (ormas) dan tipe 4 dikerjakan komite sekolah.
Maka dari itu, Disdikbud sangat hati-hati dan tidak mau terjebak oleh sistem yang baru karena semuanya belum ada bukti. Namun ketika terjadi polemik akibat praduga penetapan tipe swakeola sesuai persepsi masing-masing, hal tersebut dianggap wajar sebab ketetuan aturannya dapat diperoleh dengan mudah melalui internet.
