IAIN Cirebon Tingkatkan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Produk Hukum

Kartimi berharap, ke depan segala bentuk penyusunan produk hukum harus selaras dengan KMA tersebut. Namun esensi dan tujuan pembentukan produk hukum tersebut tepat sasaran.

“Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembentukan untuk perturan perundang-undangan diperlukan pemecahan masalah,” katanya.

Kartimi menilai, dalam segala pengambilan keputusan, IAIN Cirebon selalu berpedoman pada KMA yang berlaku. Lebih lagi, saat ini, IAIN Cirebon sedang bertransformasi menjadi PTKIN bertaraf universitas. Otomatis membutuhkan bimbingan dari segala lini, termasuk Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sektariat Jenderal Kemenag.

"Kedatangan Biro Hukum ini akan memberikan wawasan dan meterinyang sangat kita butuhkan berkaitan dengan penyusunan perundang-undangan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri dan Dokumentasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sektariat Jenderal Kemenag, Dr Imam Syaukani MH menjelaskan, IAIN Cirebon menjadi salah satu dari enam PTKN yang dikunjungi.