Network
KABARCIREBON- Pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, belum lama ini diduga dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Pemanggilan tersebut diduga kaitan temuan BPK RI tahun 2020.
Salah seorang Aktivis Anti Korupsi Cirebon, Zeki Mulyadi mengaku, dirinya memiliki bukti kaitan pemanggilan pejabat tertinggi di DPKPP yakni kepala dinasnya, Adil Prayitno oleh Kejati Jabar. Pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan temuan BPK-RI tahun 2020.
Informasi yang didapatkan, menurut Zeki, yaitu adanya temuan pemeliharaan periodik jalan dan beberapa paket perbaikan jalan dan lingkungan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon.
"Informasi valid yang saya dapatkan memang DPKPP saat ini sedang dimintai keterangan terkait temuan BPK-RI tahun 2020. Sebagai aktivis anti korupsi, hari Jumat kemarin saya coba klarifikasi ke Kadis DPKP, namun tidak ada di tempat," kata Zeki, Minggu (5/2/2023).
Terlepas dari persoalan tersebut, Zeki mendukung upaya dan keberanian Kejati Jabar yang langsung respon dengan laporan masyarakat tersebut. Menurutnya, Kejati Jabar harus diapresiasi karena langsung mempolow-up laporan itu. Tinggal, bagaimana masyarakat terus mengawal laporannya supaya tidak ada intervensi pihak lain.
"Saya mengapresiasi Kejati Jabar yang langsung meminta keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang dipanggil, saya tidak paham. Tapi tentunya pejabat yang bertanggung jawab dong pada saat pekerjaan itu digelar," jelasnya.
Di sisi lain, dirinya juga menyoroti kinerja DPKPP Kabupaten Cirebon. Sebab dengan adanya pemanggilan dari Kajati Jabar terkait temuan BPK-RI tahun 2020, otomatis pasti akan muncul lagi temuan BPK-RI tahun 2021. Zeki mengaku, sudah mempunyai data temuan BPK-RI tahun 2021 di DPKPP Kabupaten Cirebon.
"Saya sudah membaca isi temuan BPK-RI tahun 2021. Temuannya yaitu volume sepuluh paket pekerjaan pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi di DPKPP Kabupaten Cirebon kurang dari yang ditetapkan," jelasnya.
Zeki menyebut, nilainya cukup besar. Namun dia belum bisa memastikan, apakah temuan tersebut sudah diselesaikan atau belum. Masalahnya, walaupun bisa diselesaikan dan tidak muncul pada temuan BPK-RI tahun ini, namun diduga akan muncul temuan lainnya pada tahun ini.
"Tahun ini kan ada banyak beberapa proyek fisik termasuk paket-paket jalan lingkungan. Ada juga proyek rutilahu yang nilainya cukup fantastis. Kita lihat saja hasilnya temuan BPK-RI tahun ini," ujar Zeki.
Ia juga menyayangkan kurang komunikasinya Kadis DPKPP Adil Prayitno. Dirinya melihat, Adil sedikit sulit untuk diajak komunikasi dan koordinasi, termasuk oleh kalangan aktivis maupun LSM. Harusnya, sekelas kepala DPKPP welcome kepada semua pihak. Zeki mengaku, sedang mengumpul data terkait desas-desus pejabat DPKPP yang juga diduga sering merangkap sebagai konsultan.
"Saya itu beberapa kali ingin koordinasi menanyakan masalah ini. Apakah betul ada anak buah Adil yang juga merangkap sebagai konsultan. Jangan sampai kami menduga-duga, karena sudah mengerucut ke satu nama dan ini diduga sudah berlangsung cukup lama," katanya.
Sementara itu, Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno saat dimintai konfirmasi terkait hal itu melalui nomor WhatsApp-nya tidak menjawab.(Ismail)
