Network
Strategi tersebut dengan mengalokasikan 40 persen belanja kementerian/lembaga dan badan usaha milik nasional (BUMN) untuk KUMKM.
Sekaligus memberikan ruang usaha sebesar 30 persen pada infrastruktur publik serta menaikkan porsi kredit perbankan menjadi 30 persen hingga tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Usai Pandemi, Koperasi Harus Bangkit dan Pulih
Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi terbaik bagi komunitas pelaku usaha KUMKM sehingga kendala yang dihadapi dapat terselesaikan.
Karena dapat memanfaatkan berbagai program unggulan sebagai upaya mendorong koperasi tumbuh, mandiri dan berkelanjutan serta UMKM naik kelas.
“Semoga melalui forum komunikasi publik ini bisa tumbuh koperasi-koperasi dan kelompok masyarakat yang mampu mengelola potensi sekaligus sumber daya alam yang tersedia,” tuturnya.
Sementara itu, sejumlah komponen hadir pada pelaksanaan forum komunikasi publik. Di antaranya, koperasi objek daya tarik wisata alam (ODTWA) se-Kabupaten Kuningan, pengurus koperasi konsumen Sarimukti Destana Mandiri Darma.
Petani kopi dan kelompok masyarakat peternak domba Desa Karangsari Kecamatan Darma, koperasi produsen dolisa Desa Pasiragung Sejahtera serta puluhan peserta lainnya.
Sedangkan dari pemerintah pusatnya dihadiri langsung oleh Agus Santoso selaku staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM RI Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan, Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Budi Mustopo.
