Network
KABARCIREBON - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Kuningan berada di peringkat pertama selaku SKPD yang gagal bayar pada pihak ketiga yang telah mengerjakan program pembangunan tahun 2022.
Besaran dananya mencapai Rp53.215.492.330. Terdiri dari sumber anggaran pendapatan & belanja daerah (APBD) Rp42.519.340.580, bantuan provinsi (Banprov) Rp2.561.559.300 dan dana alokasi khusus (DAK) Rp8.134.592.450.
Namun untuk mengisi jabatan eselon II yang ditinggalkan oleh H.M. Ridwan Setiawan karena pensiun terhitung Januari 2023, Bupati Kuningan, H. Acep Purnama harus ekstra hati-hati. Jangan sampai menempatkan pejabat yang kurang tepat.
Baca Juga: Pejabat Tunggu Pelaksanaan Mutasi, Jabatan Kadisdikbud Jadi Incaran
“DPUTR merupakan dinas yang sangat strategis sehingga pejabat pengganti Pak Ridwan, minimal kemampuannya sama atau tidak terlalu jauh," tutur sumber dari unsur birokrat.
Dalam kondisi saat ini, orang nomor satu di kota kuda harus realistis sebelum masa akhir masa jabatan tanggal 4 Desember 2023 mendatang. Karena ada beberapa tipe pilihan yang dapat diseleksi dengan rekam jejaknya.
Yakni, pejabat eselon II yang pandai dan pinter dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) tapi tidak lihai dalam melobi anggaran ke pemerintah provinsi atau pusat.
Baca Juga: Wabup: Mutasi dan Promosi Jabatan
Harus Berlandaskan Keahlian
Atau pejabat yang kurang baik dalam kinerjanya namun mampu mendatangkan anggaran dari luar. Atau bisa pula pilihannya, pejabat yang biasa-biasa saja tanpa inovasi dan tanpa terobosan namun tidak neko-neko.
